Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Kondisi jalan rusak, drainase yang belum tertangani, hingga keterbatasan pasokan air bersih menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan warga dalam reses Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, di RT 27, Jalan Intan, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, Rabu (11/11/2026).
Warga juga menyampaikan persoalan status kepemilikan tanah di kawasan Perumahan Yuka yang hingga kini membutuhkan kejelasan.
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan warga RT 25, 26, 27, 28, dan 29 dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027. Pertemuan itu turut dihadiri Camat Balikpapan Selatan, Lurah Sepinggan, serta perwakilan Dinas Perhubungan.
Lukman, perwakilan warga RT 27, menyampaikan kondisi jalan di lingkungannya yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, sehingga warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan.
Selain jalan, persoalan drainase juga menjadi perhatian. Warga meminta saluran air yang belum tertangani segera diperbaiki untuk mendukung kelancaran aliran air di lingkungan permukiman.
Keluhan serupa disampaikan pengurus RT 29. Mereka menyebut kondisi jalan dan drainase masih membutuhkan penanganan pemerintah. Selama ini, warga terpaksa mengandalkan swadaya untuk melakukan perbaikan lingkungan.
Sementara itu, Ketua RT 25 mengangkat persoalan keterbatasan air bersih yang dirasakan masyarakat akibat kemarau panjang. Pasokan air yang terbatas membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yusri mengatakan persoalan jalan dan drainase merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah.
Ia menyatakan akan turun langsung meninjau sejumlah titik jalan rusak dan saluran drainase, termasuk lokasi yang mengalami longsor. Hasil peninjauan tersebut nantinya akan menjadi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Nanti saya yang mengawal agar jalan dan drainase segera direalisasikan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat secepatnya. Namun, semua itu tetap harus melihat kondisi anggaran Kota Balikpapan,” tegasnya.
Mengenai keterbatasan air bersih dan status kepemilikan tanah di Perumahan Yuka, Yusri memastikan kedua persoalan tersebut turut menjadi perhatian. Ia akan mengoordinasikan aspirasi warga dengan instansi terkait agar dapat dicarikan penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
Yusri juga meminta para ketua RT menyampaikan kebutuhan pembangunan secara terkoordinasi. Dengan demikian, usulan masyarakat dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tidak akan berhenti pada pencatatan, tetapi akan dikawal agar mendapat tindak lanjut dari instansi terkait.
“Aspirasi masyarakat bukan sekadar suara yang didengar, melainkan amanah yang harus diperjuangkan agar menghadirkan perubahan nyata bagi lingkungan dan kehidupan warga Balikpapan,” tandasnya. (*)
