Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Antrean bahan bakar minyak (BBM) subsidi, kondisi jalan, keterbatasan air bersih, hingga kebutuhan pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) menjadi aspirasi warga dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Balikpapan, Yusdiana, di Jalan Perintis RT 40, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kamis (12/11/2026).
Sejumlah persoalan tersebut disampaikan warga agar mendapat perhatian pemerintah daerah maupun instansi terkait. Kegiatan reses itu turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta BPJS Kesehatan.
Salah seorang warga, Sohib, menyampaikan keluhan mengenai antrean BBM subsidi yang dinilai belum kunjung teratasi. Selain itu, ia meminta adanya pengaspalan jalan, peningkatan pelayanan air bersih, serta perbaikan jalan bergelombang di kawasan Kilometer 5.
Menanggapi persoalan tersebut, Yusdiana mengatakan antrean BBM subsidi tidak hanya terjadi di Balikpapan, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia. Meski demikian, DPRD Balikpapan terus mendorong agar persoalan tersebut dapat segera ditangani.
“Masalah antrean BBM subsidi ini bukan hanya terjadi di Balikpapan, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Namun, kami di DPRD bersama anggota lainnya terus memperjuangkan agar antrean BBM subsidi di Balikpapan tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Terkait kondisi jalan dari Kilometer 4 hingga Kilometer 6, Yusdiana menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan perwakilan Dinas PU dalam pertemuan tersebut, ruas jalan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Sementara mengenai ketersediaan air bersih, ia menyebut perwakilan dari PTMB atau PDAM sudah menjelaskan, penyusutan air baku di waduk akibat kondisi kemarau dalam beberapa bulan terakhir turut memengaruhi distribusi air kepada masyarakat.
“Persediaan air di waduk mengalami penyusutan karena kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir. Kondisi ini membuat ketersediaan air semakin menipis sehingga distribusinya harus dilakukan secara bergiliran,” jelasnya.
Selain infrastruktur dan pelayanan dasar, persoalan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian warga.
Poniman mempertanyakan pembangunan sekolah yang dinilai lebih banyak terfokus di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan Kota. Ia meminta Disdikbud melakukan kajian kebutuhan sekolah berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah.
Menurutnya, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, juga membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan, khususnya jenjang SMP.
“Kalau memang ada anggaran, kami berharap pembangunan SMP bisa direalisasikan di Kelurahan Batu Ampar. Kebutuhan sekolah di wilayah ini juga perlu diperhatikan,” kata Poniman.
Menanggapi usulan tersebut, Yusdiana menyampaikan bahwa rencana pembangunan sekolah baru di Batu Ampar sebenarnya telah dibahas oleh pemerintah melalui Disdikbud.
Dalam penjelasan yang diterimanya, terdapat dua alternatif lokasi yang sebelumnya disiapkan, yakni kawasan Batuah dan Perumahan Grand City. Namun, rencana penggunaan lahan di Batuah terkendala persoalan lahan sehingga alternatif lokasi dialihkan ke kawasan Grand City.
“Pembangunan sekolah di Batu Ampar sebenarnya sudah masuk dalam rencana. Awalnya ada dua alternatif lokasi, yaitu Batuah dan Grand City. Karena lahan di Batuah bermasalah, akhirnya diarahkan ke kawasan Perumahan Grand City,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembangunan sekolah harus melalui tahapan kajian kelayakan dan perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) sebelum masuk tahap pelaksanaan.
Dalam pertemuan tersebut, warga juga menyampaikan usulan pemangkasan pohon yang dinilai perlu mendapat perhatian DLH. Selain itu, persoalan pelayanan BPJS Kesehatan turut menjadi bahan pembahasan bersama perwakilan instansi terkait.
Yusdiana berharap seluruh aspirasi yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangannya.
“Melalui reses ini, kami ingin memastikan setiap persoalan yang disampaikan masyarakat bisa diteruskan kepada instansi terkait. Aspirasi warga Batu Ampar, baik mengenai infrastruktur, air bersih, pendidikan, lingkungan maupun pelayanan kesehatan, akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD,” tutupnya. (*)
