Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tidak hanya dilakukan saat terjadi antrean panjang di SPBU. Pengawasan perlu diperketat dan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah penimbunan serta penyalahgunaan solar subsidi.
Ketua Asosiasi Transportir Kaltim, Sugiono, mengatakan penyaluran solar bersubsidi harus benar-benar diawasi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan di luar ketentuan.
Menurutnya, potensi penyelewengan harus menjadi perhatian serius, terutama jika solar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak justru dialihkan untuk memenuhi kebutuhan industri.
“Pengawasan distribusi harus diperketat agar solar bersubsidi tidak disalahgunakan,” kata Giono karib disapa, Kamis (12/11/2026).
Ia mendorong pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Begitu pula Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang memasok BBM, agar memastikan penyaluran di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
Giono menilai pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemantauan di SPBU. Pemeriksaan juga perlu menyasar praktik distribusi dan penggunaan solar bersubsidi untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan melalui cara-cara yang melanggar aturan.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah menambah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurutnya, penambahan fasilitas pengisian BBM tidak akan menyelesaikan persoalan apabila praktik kecurangan dan penyelewengan tidak disertai penindakan tegas.
Dengan demikian, pembenahan distribusi harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Giono berharap pengawasan tidak bersifat insidental atau hanya dilakukan ketika antrean kendaraan mengular. Sebaliknya, pengawasan harus menjadi kegiatan rutin agar distribusi solar bersubsidi tetap terkendali dan tidak kembali menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jangan hanya diawasi saat antrean panjang saja. Pengawasan harus berkelanjutan,” pintanya. (*)
