Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Pengawasan terhadap kinerja DPRD Kota Balikpapan perlu terus diperkuat, terutama setelah dua tahun masa bakti berjalan.
Media massa diharapkan tidak ragu menyampaikan kritik berbasis fakta agar pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi Dua Tahun Masa Bakti DPRD Kota Balikpapan Tahun 2026” yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Timur di Aula Rumah Jabatan Ketua DPRD Balikpapan, Jalan ARS Muhammad, Sabtu (24/10/2026).
Diskusi ini menjadi ruang untuk meninjau pelaksanaan tugas legislatif sekaligus melihat sejauh mana kebijakan dan anggaran daerah berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, yang membuka kegiatan tersebut, menyebut kolaborasi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan pers diperlukan untuk mengawal pembangunan kota. Terlebih, posisi Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadirkan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Menurut Yono, cita-cita menjadikan Balikpapan sebagai kota modern dan berdaya saing global harus disertai tata kelola pemerintahan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai pers memiliki peran strategis, bukan hanya dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi saluran aspirasi warga dan pengawas kebijakan pemerintah.
Di tengah perkembangan informasi digital, media juga dituntut menjaga akurasi pemberitaan, mematuhi kode etik jurnalistik, serta melakukan verifikasi untuk mencegah penyebaran kabar bohong.
Pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta dinilai dapat membantu masyarakat memahami kebijakan publik sekaligus mendorong pejabat mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Yono mengakui masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan tugas DPRD Balikpapan. Karena itu, masukan dan kritik dari media diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi lembaga legislatif.
Namun, evaluasi dua tahun masa bakti DPRD tidak cukup hanya dengan memaparkan kegiatan dan capaian. Kinerja lembaga tersebut perlu dilihat melalui hasil yang terukur, mulai dari pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, hingga efektivitas pengawasan terhadap program pemerintah kota.
Tantangan pembangunan Balikpapan sebagai penyangga IKN turut menuntut pengawasan yang lebih serius. Berbagai persoalan, seperti kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, lingkungan, serta perkembangan sosial dan ekonomi, membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Masyarakat juga perlu memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran DPRD dalam mengawal proyek pembangunan, memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, dan mendorong penyelesaian masalah pelayanan publik.
Dalam hal ini, kritik media menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.
Yono menilai hubungan yang baik antara DPRD dan media tidak seharusnya menghilangkan sikap kritis. Sebaliknya, komunikasi terbuka perlu dijaga agar kritik dan perbedaan pandangan dapat menjadi bahan pembahasan untuk memperbaiki kebijakan.
Ia berharap insan pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, sementara DPRD bersikap terbuka terhadap masukan yang disampaikan melalui pemberitaan.
Ketua AMSI Kaltim Ahmad Yani, mengatakan diskusi tersebut diselenggarakan untuk menelaah pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD Balikpapan selama dua tahun terakhir.
Ketiga fungsi itu mencakup pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Yani, evaluasi juga mencakup berbagai program kerja, kebijakan, serta persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat dan membutuhkan perhatian wakil rakyat.
Forum tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi capaian sekaligus kekurangan yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugas legislatif.
Evaluasi berbasis data menjadi penting agar pembahasan kinerja tidak berhenti pada jumlah kegiatan atau kebijakan yang telah dilakukan. Hal yang lebih mendasar ialah memastikan keputusan DPRD membawa perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga Balikpapan.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, perwakilan mahasiswa, awak media, dan sejumlah undangan lainnya.
Yono menegaskan, pengawasan dan hubungan harmonis antara DPRD dengan media dapat berjalan beriringan. Ia berharap kritik yang disampaikan secara profesional tetap menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan kota yang lebih baik.
“Bagi kami, kritik media bukan sesuatu yang harus dihindari. Selama disampaikan secara berimbang dan berdasarkan fakta, kritik justru menjadi masukan untuk memperbaiki kinerja DPRD. Yang terpenting, seluruh pihak tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Balikpapan,” tutup Yono. (*)
