Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak daerah dan memenuhi ketentuan perizinan menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Balikpapan. Melalui inspeksi mendadak (sidak) bersama Badan Pendapatan Daerah (Dispenda), Komisi II menemukan masih adanya tempat usaha yang menunggak pajak hingga persoalan izin penjualan minuman keras (miras).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah yang akrab disapa Adi, mengatakan pengawasan kali ini salah satunya menyasar tempat hiburan biliar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan.
Adi menyebut, tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha biliar secara umum sudah cukup baik. Kendati demikian, masih terdapat beberapa usaha yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya.
Komisi II pun meminta Dispenda lebih aktif melakukan penagihan sekaligus memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan memahami mekanisme pembayaran.
“Secara umum tingkat kepatuhannya sudah bagus, tetapi ada beberapa yang memang masih memiliki tunggakan. Kami dorong agar mereka segera membayar pajaknya. Kalau memang tidak tahu cara membayarnya, Dispenda bisa memberikan pendampingan,” kata Adi, Jumat (6/11/2026) malam.
Menurutnya, pengawasan tidak semata-mata bertujuan menindak pelaku usaha yang belum patuh. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan sehingga tidak kembali mengalami tunggakan.
Dalam sidak tersebut, perhatian Komisi II juga tertuju pada salah satu toko penjual miras di Balikpapan. Pemeriksaan dilakukan setelah DPRD menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas penjualan miras yang dinilai berlangsung secara bebas.
Saat dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa toko tersebut sebelumnya memiliki izin penjualan, tetapi masa berlaku izinnya telah habis.
Adi mengatakan, pengelola toko mengaku mengalami kesulitan dalam proses pengurusan perpanjangan izin. Persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Komisi I DPRD Balikpapan yang berkaitan dengan bidang perizinan.
“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat, makanya malam ini kami turun langsung ke lokasi. Ternyata izinnya memang ada, tetapi sudah mati. Pengelola menyampaikan kesulitan mengurusnya. Nanti akan kami koordinasikan dengan Komisi I untuk membantu menindaklanjuti persoalan perizinannya,” ungkapnya.
Adi mengingatkan, aktivitas penjualan miras harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Keberadaan izin menjadi hal penting agar kegiatan perdagangan tidak dilakukan secara sembarangan.
Dia berharap hasil sidak tersebut segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, kepatuhan pajak pelaku usaha dapat meningkat dan persoalan perizinan tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Intinya, kami ingin pelaku usaha menjalankan kewajibannya dan semua kegiatan usaha berjalan sesuai aturan,” tegasnya. (*)
