Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti tunggakan pajak perusahaan pengembang properti, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta proses Akta Jual Beli (AJB) unit apartemen.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), manajemen Apartemen Grand Valley dan manajemen PT Pandega Citra Niaga (Borneo Bay), Senin (9/11/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, itu mengungkap masih adanya kewajiban pajak dalam jumlah besar yang perlu diselesaikan pihak pengembang.
Dalam pemaparan rapat, tunggakan PBB PT Pandega Citra Niaga tercatat sekitar Rp19 miliar. Dari jumlah tersebut, perusahaan telah mencicil pembayaran sebesar Rp8 miliar sepanjang tahun ini, sehingga masih tersisa kewajiban sekitar Rp11 miliar.
Sementara itu, tunggakan pajak Apartemen Grand Valley disebut mencapai sekitar Rp132 juta. Pihak manajemen menyampaikan komitmen untuk melunasi kewajiban tersebut pada akhir November 2026.
Taufik mengatakan, penyelesaian tunggakan pajak menjadi perhatian Komisi II karena berkaitan langsung dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak sesuai ketentuan.
“Ya, tentunya kita selaku mitra dalam bentuk pengawasan sebagai amanah masyarakat, barang yang dititipkan oleh masyarakat harus dibayarkan,” ujar Taufik.
Selain persoalan tunggakan, Komisi II juga menyoroti lambatnya proses AJB unit apartemen Borneo Bay. Dari sekitar 1.200 unit yang tersedia, sebanyak 900 unit dilaporkan telah terjual. Namun, baru 50 unit yang menyelesaikan proses AJB.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dewan karena proses AJB berkaitan dengan pemisahan kewajiban perpajakan pengembang dan konsumen, termasuk PBB atas masing-masing unit apartemen.
Taufik mempertanyakan mengapa dalam rentang 2019 hingga 2026 jumlah unit yang telah menyelesaikan AJB masih relatif sedikit. Padahal, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, masih terdapat sekitar 850 unit yang perlu ditindaklanjuti proses AJB-nya.
“Ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kami. Dari sekitar 1.200 unit yang dijual, 900 unit sudah laku, tetapi baru 50 yang melakukan AJB. Apa persoalannya sampai 850 unit lainnya belum diselesaikan?” tegasnya.
Menurut Taufik, lambatnya proses tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan daerah. Karena itu, Komisi II meminta agar persoalan ini mendapat perhatian serius dari pihak pengembang maupun instansi terkait.
Ia juga mengungkapkan, pihak manajemen sebelumnya telah menyampaikan bahwa sekitar 300 unit sudah diinformasikan kepada konsumen untuk segera melakukan AJB. Namun, proses tersebut hingga kini belum berjalan sesuai harapan.
Komisi II selanjutnya akan membahas persoalan tersebut bersama Bapenda untuk mencari solusi penyelesaian kewajiban pajak yang masih tersisa. Dewan juga berencana meminta keterangan dari notaris yang terlibat dalam proses transaksi dan AJB guna memastikan tidak ada persoalan administrasi yang menghambat.
Di sisi lain, Taufik turut menyoroti kondisi realisasi PAD Balikpapan. Hingga Oktober 2026, penerimaan daerah tercatat sekitar Rp869 miliar dari target Rp1,2 triliun.
Angka tersebut menjadi perhatian Komisi II karena masih terdapat selisih yang cukup besar antara target dan realisasi. Menurutnya, kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak menjadi salah satu hal yang perlu terus diawasi.
“Walaupun bagaimana pun bentuknya, para pengembang yang berusaha di daerah kita, khususnya Kota Balikpapan, wajib mengikuti Perda dan Perwali yang telah disahkan. Jangan sampai kewajiban pajaknya diabaikan, karena ini menyangkut pendapatan daerah,” tutup Taufik. (*)
