Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Transformasi ekonomi digital di Kalimantan Timur terus bergerak cepat. Melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tiga daerah Balikpapan, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) pemerintah daerah kembali mempertegas komitmen memperluas transaksi keuangan berbasis digital demi memperkuat ketahanan fiskal dan meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), Kamis (4/12/2025).
Pertemuan tingkat tinggi ini digelar sebagai tindak lanjut arahan nasional pada Rakornas P2DD 2025. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia Balikpapan menyelaraskan strategi elektronifikasi transaksi keuangan agar tata kelola keuangan publik lebih efisien dan transparan.
Bupati PPU H. Mudyat Noor menyebut digitalisasi sebagai “mesin baru efisiensi fiskal” yang mampu memangkas proses manual dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.
Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, menekankan pentingnya penguatan ekosistem digital hingga level operasional agar transaksi pemerintah dapat diawasi secara real time.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin menegaskan bahwa kota ini tengah memperkuat fondasi regulasi dan teknologi sebagai persiapan menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Bank Indonesia mencatat lonjakan signifikan transaksi digital di Kaltim. Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, memaparkan bahwa hingga triwulan III 2025, nilai transaksi QRIS mencapai Rp5,7 triliun dengan total 47 juta transaksi. Angka ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan merchant QRIS juga terus menanjak. Telah tercatat 263 ribu merchant aktif di wilayah BI Balikpapan, meningkat 24,42 persen (yoy), seiring perluasan penggunaan QRIS oleh masyarakat yang kini telah melampaui 735 ribu pengguna.
Robi menyebut QRIS sebagai “penopang utama” digitalisasi pajak dan retribusi daerah, sebab memberikan kepastian arus pendapatan dan mengurangi risiko kebocoran PAD. Selain QRIS, BI turut memperkuat ekosistem digital dengan mendorong pemanfaatan SNAP dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai standar baru layanan pembayaran pemerintah.
Langkah konkret digitalisasi terlihat melalui peluncuran layanan retribusi digital di tiga wilayah, masing-masing:
Retribusi parkir Kawasan Balikpapan Permai
Retribusi pasar, pertokoan, dan persampahan di Kabupaten PPU
Retribusi pedagang pasar di Kabupaten Paser
Inovasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pembayaran masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas arus kas pemerintah daerah melalui proses transaksi yang lebih tertib dan berbasis data.
Selain peluncuran layanan, Pemda dan BI menandatangani komitmen penguatan Roadmap TP2DD, yang mencakup peningkatan monitoring, evaluasi, serta perluasan kanal pembayaran digital pada sektor-sektor strategis seperti pasar, parkir, persampahan, dan pelayanan perizinan.
Capacity Building TP2DD yang digelar sehari sebelumnya juga menjadi sarana mengevaluasi kinerja Championship TP2DD 2025. Dalam ajang tersebut, Kota Balikpapan meraih predikat TP2DD Terbaik Kategori Kota di Wilayah Kalimantan.
Kabupaten PPU turut mencatat lonjakan performa signifikan, naik dari peringkat 34 menjadi peringkat 9 untuk kategori kabupaten.
Capaian ini mencerminkan peningkatan konsistensi Pemda dalam menerapkan strategi digitalisasi keuangan sebagai fondasi menuju tata kelola fiskal yang lebih sehat dan berorientasi masa depan.(*)
