Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Perkembangan harga kebutuhan pangan di Kalimantan Timur menunjukkan pergerakan berbeda pada Oktober 2026. Kota Balikpapan mencatat kenaikan inflasi menjadi 0,15 persen secara bulanan (month to month/mtm), sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru mengalami deflasi sebesar 0,18 persen, Kamis (5/11/2026).
Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dirilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan, inflasi Balikpapan meningkat dibandingkan September 2026 yang tercatat sebesar 0,08 persen. Kenaikan harga terutama dipicu komoditas hortikultura dan tarif angkutan udara.
Sebaliknya, PPU mengalami perubahan dari inflasi 0,56 persen pada September menjadi deflasi 0,18 persen pada Oktober 2026. Penurunan harga ikan, daging ayam ras, serta aneka bawang menjadi faktor utama yang mendorong kondisi tersebut.
Meski demikian, tekanan inflasi tahunan masih cukup tinggi di kedua daerah. Balikpapan mencatat inflasi tahunan sebesar 4,06 persen (year on year/yoy), naik dari 3,93 persen pada bulan sebelumnya. Sementara PPU mencapai 4,50 persen, meningkat dibandingkan September yang sebesar 4,18 persen.
Angka tersebut berada di atas inflasi gabungan empat kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebesar 4,04 persen dan inflasi nasional sebesar 3,23 persen. Adapun inflasi tahun kalender hingga Oktober 2026 mencapai 2,71 persen di Balikpapan dan 3,92 persen di PPU.
Kenaikan inflasi Balikpapan terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,06 persen secara bulanan.
Sejumlah komoditas yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga antara lain sawi hijau, jagung manis, kacang panjang, tomat, dan angkutan udara.
Terbatasnya pasokan dari petani lokal Balikpapan dan wilayah sekitarnya menyebabkan harga sawi hijau serta kacang panjang meningkat. Kondisi tersebut berkaitan dengan dampak El Niño yang memengaruhi produksi hortikultura.
Hal serupa terjadi pada jagung manis dan tomat. Pasokan dari daerah sentra produksi, terutama Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, mengalami penurunan di tengah permintaan masyarakat yang masih kuat.
Selain bahan pangan, tarif angkutan udara juga memberikan tekanan terhadap inflasi. Kenaikan tersebut sejalan dengan pemberlakuan kembali fuel surcharge maksimal 40 persen dari tarif batas atas mulai 1 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan perkembangan harga avtur yang rata-rata mencapai Rp23.315 per liter.
Di sisi lain, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga. Ikan layang, ikan tongkol, emas perhiasan, semangka, dan bayam menjadi penyumbang deflasi di Balikpapan.
Meningkatnya hasil tangkapan nelayan seiring kondisi gelombang laut yang kembali normal membuat pasokan ikan di pasar bertambah. Sementara penurunan harga semangka dan bayam didukung meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi maupun petani lokal.
Berbeda dengan Balikpapan, deflasi PPU pada Oktober 2026 terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,24 persen.
Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan harga meliputi ikan tongkol, ikan layang, daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih.
Membaiknya kondisi perairan setelah periode gelombang tinggi pada Agustus lalu membuat hasil tangkapan nelayan meningkat. Dampaknya, ketersediaan ikan tongkol dan ikan layang di pasar semakin baik.
Harga daging ayam ras juga mengalami penurunan seiring meningkatnya produksi di tingkat peternak, sementara permintaan relatif stabil.
Sementara itu, harga bawang merah terkendali berkat kecukupan stok, distribusi dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi, serta peningkatan frekuensi operasi pasar hingga tingkat kelurahan.
Adapun pasokan bawang putih yang berasal dari impor turut mendukung ketersediaan stok sehingga harga komoditas tersebut mengalami penurunan.
Meski mengalami deflasi, PPU masih menghadapi tekanan kenaikan harga pada sejumlah komoditas hortikultura. Tomat, kacang panjang, sawi hijau, cabai merah, dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi di wilayah tersebut.
Penurunan pasokan dari daerah sentra produksi akibat dampak El Niño menjadi salah satu penyebab kenaikan harga sayuran dan cabai.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi bersama pemerintah daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Salah satu langkah yang ditempuh adalah implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar secara tepat waktu, tepat lokasi, serta tepat sasaran.
Sepanjang Oktober 2026, TPID Balikpapan menggelar GPM secara berkala melalui sinergi dengan Bulog sebanyak empat kali dalam sepekan. Selain itu, kegiatan yang diinisiasi Bulog juga berlangsung lima kali dalam sepekan.
Berbagai program lainnya turut dilaksanakan, termasuk GPM dan operasi pasar LPG 3 kilogram pada 21–23 Oktober 2026 dalam rangka Hari Pangan Sedunia.
Balikpapan juga mengoptimalkan pasar murah bergerak di kawasan permukiman, program Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali (GESIT) Sembako Murah pada 13–31 Oktober 2026, serta Kios Penyeimbang Manuntung di Pasar Klandasan dan Pasar Pandansari.
Di PPU, GPM dilaksanakan pada 15 dan 21 Oktober 2026, disertai operasi pasar sembako dan LPG 3 kilogram pada 14–15 Oktober 2026.
Penguatan pasokan juga dilakukan melalui penyebaran bibit hortikultura di Balikpapan serta pengembangan kawasan cabai seluas 10 hektare di Kabupaten Paser dengan dukungan Kementerian Pertanian.
Selain itu, BI bersama pemerintah daerah mulai memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan sejumlah wilayah sentra produksi pangan di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Enrekang dan Bulukumba.
Penjajakan kerja sama tersebut dilakukan pada 16 Oktober 2026 dan ditargetkan memasuki tahap finalisasi pada akhir November 2026.
Robi menjelaskan, tekanan inflasi ke depan masih perlu diwaspadai, terutama akibat risiko El Niño yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027.
Fenomena tersebut berpotensi mengganggu produksi pangan akibat keterlambatan masa tanam, keterbatasan air, hingga risiko gagal panen. Kondisi ini dapat mengurangi pasokan dan mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.
Ketergantungan pasokan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan juga menjadi tantangan tersendiri. Fluktuasi harga minyak global berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi, sehingga berdampak terhadap harga pangan di daerah.
Selain itu, ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM serta LPG perlu terus dijaga untuk mengantisipasi peningkatan permintaan. Perluasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada triwulan IV 2026 juga diperkirakan dapat meningkatkan kebutuhan komoditas pangan.
Karena itu, penguatan stok, kelancaran distribusi, dan koordinasi antardaerah menjadi langkah penting untuk mengantisipasi tekanan harga.
“Ke depan, KPwBI Balikpapan akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam wadah TPID untuk mendorong implementasi GPIPS secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan, sehingga inflasi daerah tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujar Robi. (*)
