Seputarkotaku.com, Balikpapan – Kelompok anak muda Balikpapan kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD), dialog anak muda Kota Balikpapan dengan tema “Pelanggaran HAM dan Politik Identitas Yang Terjadi di Indonesia”
Dialog yang digelar di cafe Mie To’bat, Jl Magnolia Selatan, Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Sabtu (30/12/2023) malam, dihadiri puluhan mahasiswa dari generasi milenial dan gen Z.
Dalam dialog, para pemateri menekankan, berbahayanya politik identitas dijadikan sarana memilih pemimpin bangsa.
“Kita mengajak berpolitik sesuai aturan Demokrasi, bukan politik identitas, cukup 2019 itu politik identitas terjadi dan hampir bangsa ini terpecah belah,” kata Ust Guru Tajang.
Pemateri yang akrab disapa Bang Haji itu mengingatkan, ketika politik identitas kembali digunakan pada Pemilu 2024 nanti, kita semua punya kewajiban untuk menyadarkan mereka.
“Kita berharap politik tahun 2024 nanti tidak ada politik yang mengatasnamakan agama, etnis, isu SARA dan sebagainya. Jika ada teman, saudara, tetangga yang memakai politik identitas kita harus bisa memberikan pencerahan kepada mereka,” ucapnya.
Pemantik lain, Ickur Mabani mengungkap, generasi milenial dan Gen Z berpotensi terjebak pada politik identitas. Menurutnya, hal ini dikarenakan kurangnya referensi dalam menelusuri para kandidat calon pemimpin di tahun 2024 mendatang.
“Generasi Z itu adalah pemilih mayoritas yang tidak dikategorikan pemilih rasional atau pemilih cerdas. Generasi Z itu dikategorikan sebagai pemilih emosional. Mereka dinilai minim literasi, bukan miskin literasi. Literasi utamanya bertumpu pada platform media sosial,” kata Ickur.
Sementara itu, sambung Ickur, media sosial sendiri telah didesain dengan sistem algoritma. Yang mana ketika pelaku medsos mengklik konten tertentu, maka dengan sendirinya algoritma akan bekerja dan memunculkan tontonan yang serupa. Terjadi terus menerus sehingga dinilai sangat tidak rasional.
“Menurut saya sangat penting mengadakan diskusi dengan generasi milenial dan generasi Z. Karena menurut survey mayoritas pemilih di Indonesia itu kalau di kalkulasi sekitar 56 persen. Kalau dijumlahkan sekitar 113 juta pemilih dari kalangan milenial dan gen Z,” kata Ickur.
“kalau platform media sosial itu ditentukan oleh algoritma, apa yang suka kita klik itu akan menjejali kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi pengetahuannya tidak rasional,” sambungnya.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia FGD, syafiq menjelaskan, dialog mengangkat tema pelanggaran HAM dan politik identitas yang terjadi di Indonesia adalah bentuk untuk menolak lupa.
Bahwa, kata dia, ada 17 pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan hingga hari ini.
“Ada 17 pelanggaran HAM yang sampai saat ini menjadi misteri dan belum ada keadilan atas tragedi itu. Khususnya bagi kami kelompok mahasiswa yang tidak akan mungkin lupa, kasus penculikan mahasiswa tahun 1998,” tandasnya.(*)
