Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan (KPw) BI Kota Balikpapan menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026.
Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan pengendalian harga pangan, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, serta akselerasi digitalisasi transaksi daerah.
Kepala KPw BI Balikpapan Robi Ariadi menyampaikan, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari stabilitas harga dan kuatnya kolaborasi lintas sektor.
“Pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring. Karena itu, pada 2026 kami terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis agar dampak kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Robi, Kamis (29/1/2025).
Wilayah kerja KPw BI Balikpapan mencakup Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.
Untuk menjaga inflasi daerah tetap terkendali, BI Balikpapan akan memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sejumlah instrumen stabilisasi harga disiapkan, mulai dari Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, hingga Operasi Pasar, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional.
“Stabilisasi harga pangan menjadi perhatian utama kami, termasuk melalui fasilitasi distribusi dan penguatan pasokan dari sisi produksi,” ujarnya.
Selain itu, BI Balikpapan mendorong kerja sama antar daerah dengan sentra produksi pangan serta memfasilitasi business matching antara produsen, distributor, dan penyedia pangan untuk menjaga kesinambungan pasokan.
Di sektor riil, BI Balikpapan menargetkan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Berbagai program peningkatan kapasitas disiapkan melalui workshop, pendampingan teknis, hingga perluasan akses pasar.
“UMKM tidak hanya didorong bertahan, tetapi naik kelas. Karena itu, kami fokus pada peningkatan kualitas produk, penguatan branding, hingga akses ke pasar ekspor,” jelas Robi.
Penguatan manajemen keuangan UMKM juga dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi SIAPIK, literasi keuangan, serta business matching pembiayaan bersama perbankan dan OJK.
BI Balikpapan turut mendorong ekonomi yang lebih inklusif melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Program diarahkan pada perluasan ekosistem halal, penguatan keuangan sosial syariah, serta kemandirian ekonomi pesantren.
“Kami memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM terpilih, pengembangan proyek wakaf, hingga pembiayaan syariah agar ekonomi syariah semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” ungkapnya.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi transaksi dan pendapatan daerah, BI Balikpapan mendorong percepatan digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Digitalisasi difokuskan pada sektor strategis seperti pasar, parkir, dan transportasi, seiring keterbatasan transfer keuangan daerah pada 2026.
“Elektronifikasi transaksi diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah,” kata Robi.
Penguatan ekosistem pembayaran digital juga dilakukan melalui perluasan QRIS dan program SEMARAK QRIS yang berkelanjutan.
BI Balikpapan memastikan kebutuhan uang layak edar masyarakat terpenuhi melalui program SERAMBI selama Ramadhan dan Idul Fitri. Layanan penukaran dilakukan hingga wilayah pesisir melalui kas keliling susur pantai bekerja sama dengan TNI AL.
Selain itu, edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah terus diperluas melalui berbagai inovasi berbasis komunitas.
Sebagai pengungkit ekonomi daerah, BI Balikpapan menjadwalkan tiga event utama pada 2026, yakni PESAN 2026, MAHLIGAI NUSANTARA 2026, dan Festival Nontunai Nusantara (FENTURA) Series 2026.
“Event-event ini menjadi wadah penguatan UMKM, ekonomi syariah, dan keuangan digital agar ekonomi daerah semakin tangguh,” tutup Robi.(*)
