Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN — Penguatan literasi politik menjadi fokus dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H La Ode Nasir, SE di Kantor LNC Balikpapan, kawasan Ruko Sepinggan Pratama, Senin (13/4/2026)
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat dan warga, serta menghadirkan dua narasumber, Aji Syarifah Nur Alifah, S.Sos dan Noor Thoha.
Dalam sambutannya, H. La Ode Nasir menegaskan bahwa literasi politik menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas, khususnya di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, masyarakat tidak hanya perlu memahami proses pemilu, tetapi juga harus mampu berpikir kritis terhadap berbagai kebijakan publik serta aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
“Literasi politik bukan sekadar mengetahui proses pemilu, tetapi bagaimana masyarakat mampu berpikir kritis, memahami kebijakan, dan ikut mengawasi pemerintahan,” ujarnya, Senin (13/4
Ia menilai, meningkatnya literasi politik akan melahirkan masyarakat yang tidak mudah terpengaruh hoaks serta mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Terlebih, Kalimantan Timur saat ini menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks seiring perannya sebagai daerah penyangga IKN.
La Ode Nasir juga menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya partisipasi politik di beberapa wilayah, minimnya pemahaman terhadap fungsi legislatif, hingga masih tingginya sikap apatis, terutama di kalangan generasi muda.
“Pendidikan politik harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, media, hingga masyarakat sipil,” tegasnya.
Sementara itu, narasumber Aji Syarifah Nur Alifah, S.Sos, menilai kondisi demokrasi di Balikpapan masih perlu dibenahi. Berdasarkan pengalamannya di lapangan, ia melihat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan politik secara mandiri.
“Jangan sampai masyarakat tidak melek politik, hanya ikut-ikutan. Padahal memilih pemimpin adalah hak setiap warga negara,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahaya penyebaran hoaks yang dapat merusak tatanan sosial dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya menolak praktik politik uang.
“Carilah pemimpin yang benar-benar merakyat dan jangan terjebak money politics. Kalau politik kita dimulai dengan baik, hasilnya juga akan baik,” tambahnya.
Hal senada disampaikan narasumber lainnya, Noor Thoha, yang mengajak masyarakat untuk tidak apatis terhadap kondisi politik. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi jika masyarakat hanya mengeluh tanpa berpartisipasi dalam pemilu.
Ia juga menekankan bahwa partisipasi politik menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan negara. Menurutnya, masyarakat harus lebih cermat dalam memilih dan tidak asal mencoblos, agar suara yang diberikan benar-benar bernilai.
“Kalau ingin perubahan, jangan hanya mengeluh. Gunakan hak pilih dan tentukan pemimpin yang benar-benar mewakili rakyat,” tegasnya.
Dalam sesi tanya jawab seorang warga bernama Nur Aida meminta agar literasi politik bisa sering dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu di mulai. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih melek politik dan meningkatkan partisipasi pemilih.
“Literasi politik ini penting, karena kesadaran masyarakat dalam berpolitik sangat kurang. Mudah-mudahan ada literasi politik sebelum Pemilu dilaksanakan,” ujarnya. (*)
