Seputarkotaku.com, Balikpapan – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membahas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan.
Rapat yang berlangsung diruang Komisi II dipimpin Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, dihadiri Koordinator Komisi II, Budiono, Kepala Bapenda, Idham dan sejumlah anggota Komisi II lainnya.
Diwawancarai awak media, Adi karib disapa tidak memungkirii sektor pajak masih menjadi penopang utama PAD bagi kota Balikpapan. Dari target PAD sebesar Rp1,3 triliun, hingga saat ini realisasinya baru mencapai sekitar Rp1,1 triliun
“Kami ingin membedah sektor pajak mana yang sudah maksimal dan mana yang belum. Karena faktanya, PAD kita masih sangat bergantung dari sektor pajak,” ujar Adi, Senin (29/9/2025).
Adi menambahkan, salah satu perhatian utama adalah pajak dari Tempat Hiburan Malam (THM). Meski dilaporkan telah mencapai hampir 90 persen, Namun dirinya bersama rekan komisi lainnya tetap meminta data terperinci.
“Kami khawatir data yang dilaporkan tidak sesuai kenyataan. Karena itu kami minta daftar THM mana saja yang sudah melapor dan seberapa besar kontribusinya,” jelasnya.
Masih Adi, meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sudah menerapkan teknologi pemantauan pajak berupa Tapping Box di sektor perhotelan yang kini berganti dengan sistem interceptor yang dinilai lebih efektif mendeteksi kebocoran pajak.
Namun dirinya tetap ingin memastikan bahwa tidak ada kebocoran pajak dari sektor perhotelan yang ada di Balikpapan.
“Saat ini sudah ada sekitar 60 interceptor terpasang. Minggu depan kami akan berkunjung ke kantor Bapenda untuk melihat langsung efektivitas sistem ini,” tambah Adi.
Adi juga menyinggung pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk masyarakat, tarif PBB tidak mengalami kenaikan. Namun, PBB bagi perusahaan pengembang dan developer tetap menjadi perhatian, meski ada kebijakan relaksasi hingga 50 persen.
“Kami ingin memastikan perusahaan membayar kewajibannya dengan benar,” tegasnya.
Selain itu, pajak air tanah juga masuk dalam sorotan DPRD. Komisi II meminta Bapenda menyampaikan data mana saja perusahaan atau pihak yang sudah membayar dan mana yang masih menunggak.
Adi menekankan bahwa peningkatan PAD tidak bisa hanya dibebankan kepada Bapenda. Oleh karena itu, Komisi II berupaya mendorong agar capaian PAD ini bisa maksimal.
“Kami di Komisi II juga harus ikut mendorong dan memberi rekomendasi agar target PAD Rp1,3 triliun bisa tercapai. Kuncinya adalah keterbukaan data dari Bapenda,” tutupnya.(*)
