Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN — Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) memicu kekhawatiran baru di tingkat daerah.
Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak setelah anggarannya dipotong hingga Rp1,5 triliun, angka yang dinilai mampu mengguncang stabilitas pembangunan yang telah direncanakan.
Ketua Umum Laskar Borneo Bersatu (LBB) Kalimantan, M. Ali Amin, menyuarakan keresahannya saat ditemui awak media inj, Senin (24/11/2025).
Ia menilai pemotongan TKD bukan hanya menekan ruang fiskal pemerintah daerah, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat yang menunggu peningkatan layanan publik serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Dari hasil pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan, sejumlah program strategis dipastikan akan tertunda pada 2026. Meski daftar rinci belum dibuka ke publik, Ali menyebut beberapa proyek prioritas hampir pasti tidak berjalan sesuai jadwal.
“Pemangkasan sebesar itu jelas membuat banyak rencana pembangunan harus dievaluasi ulang. Kita berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan ini,” katanya.
Ali menegaskan, kondisi ini dapat menghambat kesiapan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan pembangunan IKN yang melaju cepat, jeda anggaran dinilai bisa membuat Balikpapan tertinggal dalam menyediakan infrastruktur dan layanan yang menopang kebutuhan proyek nasional tersebut.
Tak hanya itu, Ali menyoroti ketimpangan antara kontribusi Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara dengan anggaran yang kembali ke daerah.
Menurutnya, Kaltim sebagai penghasil sumber daya alam besar justru menerima alokasi yang tidak sebanding.
“Kontribusi kami ke pusat besar, tapi alokasi kembali ke daerah masih sangat minim. Ini tidak ideal,” tegasnya.
Ia menyebut ketimpangan ini telah lama menjadi keluhan masyarakat. Pemotongan TKD justru memperbesar jarak tersebut, sehingga ia mendorong evaluasi menyeluruh agar pembangunan daerah tidak semakin tertinggal.
Sebagai respons, Ali mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan di Balikpapan dan Kaltim bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ia meyakini suara kolektif daerah akan memberi tekanan positif agar pemerintah pusat mempertimbangkan ulang dampak kebijakan anggaran.
Ali juga meminta DPRD Balikpapan mengambil sikap tegas dan menyampaikan keberatan resmi kepada pemerintah pusat. “Legislatif punya legitimasi kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dampak kebijakan ini sangat luas,” ujarnya.(*)
