Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN — Penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai atau chasless oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan bukan sekadar inovasi layanan publik.
Kebijakan ini menjadi ujian serius bagi pemerintah kota dalam menutup celah kebocoran retribusi parkir yang selama ini kerap dipersoalkan, sekaligus menguji integritas pengelolaan parkir di lapangan.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhamad Fadli Fathurrahman, mengakui bahwa sistem pembayaran tunai memiliki banyak ruang rawan penyimpangan. Karena itu, metode cashless mulai diterapkan di sejumlah titik strategis sebagai langkah korektif.
“Pembayaran non-tunai ini kami dorong untuk mengubah kebiasaan lama masyarakat sekaligus memastikan retribusi parkir tercatat secara transparan dan akuntabel. Harapannya, kebocoran bisa ditekan,” ujar Fadli, Selasa (6/1/2026).
Pihaknya mencatat, sebanyak 219 juru parkir (jukir) binaan telah melalui proses pembaruan data, termasuk identitas pribadi. Namun, pembaruan data ini sekaligus menjadi cermin tantangan ke depan, mengingat keberhasilan sistem cashless sangat bergantung pada kepatuhan dan kejujuran petugas di lapangan.
“Updating data jukir ini kami lakukan agar masyarakat merasa lebih aman dan pengelolaan parkir bisa lebih tertib,” katanya.
Ia berujar, Balikpapan Permai dipilih sebagai lokasi awal penerapan sistem parkir non-tunai. Dikarenakan kawasan ini akan menjadi titik uji coba untuk melihat apakah perubahan sistem benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan retribusi atau hanya sebatas perubahan metode pembayaran.
Jika dinilai efektif, Dishub berencana memperluas penerapan ke titik-titik dengan aktivitas parkir tinggi, seperti Dome, Batakan, Gedung Kesenian, hingga sembilan pasar tradisional di Kota Balikpapan.
Sambung Fadli, tak hanya mengandalkan teknologi pembayaran, pihaknya juga menyiapkan skema pengawasan berlapis. Enam kamera pengawas (CCTV) illegal parking dipasang untuk memantau jumlah kendaraan yang parkir sekaligus mencocokkan data dengan laporan setoran harian jukir.
“Dari kamera itu kami bisa melihat data faktual jumlah kendaraan parkir setiap hari dan membandingkannya dengan laporan retribusi. Ini bagian dari evaluasi integritas jukir binaan,” jelas Fadli.
Selain itu, Dishub juga melengkapi sarana pendukung seperti parking gate, mesin handheld, serta atribut resmi jukir berupa ID card dan rompi. Penambahan jumlah CCTV disebut masih terbuka, tergantung hasil evaluasi di lapangan.
“Kita juga siapkan pendukung lainnya seperti parking gate, mesin handheld. Serta jukir resmi yang bertugas kita berikan id card dan rompi,” tutupnya. (*)
