Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud bertinda sebagai inspektur upacara menegaskan bahwa otonomi daerah tidak hanya sebatas pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke daerah.
Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
“Kesatuan visi, arah kebijakan, dan strategi yang sinkron di setiap tingkatan pemerintahan adalah kekuatan utama bangsa dalam menghadapi tantangan global,” ujar Rahmad, Senin (27/4/2026) saat menyampaikan pesan Presiden Repuplik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.
Dalam peringatan yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita” tersebut, Rahmad menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola potensi lokal tanpa mengabaikan agenda prioritas nasional.
Pemerintah Kota Balikpapan saat ini memfokuskan pembangunan pada delapan klaster prioritas nasional, di antaranya kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan mutu pendidikan, serta kualitas layanan kesehatan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan bencana, dan pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian utama.
Rahmad juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil nyata. Ia menilai, digitalisasi pelayanan publik harus menjadi langkah wajib untuk menciptakan birokrasi yang modern, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Pelayanan publik harus semakin mudah diakses, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, kemandirian fiskal menjadi tantangan yang harus segera dijawab. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat dinilai perlu dikurangi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi antardaerah harus diperkuat agar pembangunan lebih terintegrasi dan merata,” lanjutnya.
Ia menambahkan, penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur serta transparansi tata kelola pemerintahan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menekan ketimpangan sosial.
“Melalui semangat Hari Otonomi Daerah ini, kami berkomitmen menjadikan Balikpapan sebagai daerah yang inklusif, maju, dan berdaya saing, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Rahmad.(*)
