Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Pemanfaatan teknologi informasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pengawasan publik sekaligus mendorong demokrasi yang lebih partisipatif di era digital.
Melalui pemahaman yang baik terhadap teknologi, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pengguna informasi, tetapi juga mampu berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
Hal ini menjadi pokok bahasan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD)Ke-5 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H. La Ode Nasir, SE.
Dengan mengangkat tema “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Digital”, Minggu (14/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Muhammad Hidayatullah Buswar dan H. Ibnu Suroso, serta dihadiri pengurus PKK dari tiga kelurahan, yakni Kelurahan Sumber Rejo, Kelurahan Karang Rejo, dan Kelurahan Gunung Sari Ulu.
Dalam sambutannya, H. La Ode Nasir menuturkan perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses informasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Menurutnya, kemajuan teknologi akan memberikan manfaat yang besar apabila diimbangi dengan literasi digital yang baik sehingga masyarakat mampu menggunakan ruang digital secara bijak dan bertanggung jawab.
“Perkembangan teknologi harus menjadi peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Semakin terbuka akses informasi, maka semakin kuat pula partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar La Ode Nasir.
Dalam pemaparannya, Muhammad Hidayatullah menjelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dimasyarakat sangat penting.
Sejauh ini, kemudahan teknologi bisa dimanfaatkan masyarakat, baik itu mendapatkan informasi bahkan kemudahan melalukan berbagai transaksi berbagai pembayaran.
“Saat ini teknologi sudah banyak berkembang, bahkan ibu-ibu saat ini sudah dengan mudahnya melakukan pembayaran dari pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Masih Hidayatullah, di pemerintahan sendiri sudah menerapkansistem e-government. Dimana sistem tersebut telah menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan publik.
Menurutnya, melalui digitalisasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Ia menerangkan, implementasi e-government tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Selain itu, masyarakat diberikan ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, maupun melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai platform digital.
Ditempat yang sama, Ibnu Suroso menyampaikan materi mengenai demokrasi digital dan pengawasan publik berbasis teknologi.
Menurutnya, perkembangan internet dan media sosial telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, mulai dari menyampaikan pendapat, mengikuti pembahasan kebijakan publik, hingga mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi juga harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi.
Ancaman penyebaran hoaks, penyalahgunaan data pribadi, serta kesenjangan literasi digital masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama agar teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan demokrasi.
Ibnu menambahkan, kemajuan teknologi sudah mulai di ibaratkan “Dunia Dalam Genggaman”. Oleh karena itu harus bisa memilah dalam memanfaatkan teknologi yang ada.
“Disini saya juga menghimbau ibu-ibu agar cerdas berdigital dan dapat memilah berbagai informasi yang diterima. Jangan sampai informasi yang tidak memiliki data yang jelas (Hoax) ikut disebarkan,” imbuhnya.
Diskusi berlangsung interaktif. Para peserta yang didominasi pengurus PKK dari tiga kelurahan aktif menyampaikan pertanyaan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, penggunaan media sosial secara bijak, hingga peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah melalui platform digital.(*)
