Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kota Balikpapan saat menyampaikan pemandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah program pembangunan hingga pelayanan publik dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Pandangan fraksi yang disampaikan juru bicaranya, Muhammad Najib, dalam rapat paripurna di Gran Senyiur Hotel, Senin (6/7/2026), tidak hanya menyoroti lemahnya realisasi sejumlah program, tetapi juga mendesak DPRD mengambil langkah pengawasan yang lebih tegas terhadap berbagai persoalan yang dinilai tak kunjung terselesaikan.
Meski mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur selama 13 tahun berturut-turut sejak 2013 hingga 2025, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa capaian administratif tersebut tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi berbagai persoalan yang masih membelit pelaksanaan pembangunan.
“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan berarti dapat menjamin tidak adanya masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dibentuk Panja atau Pansus terkait hasil pemeriksaan BPK tersebut, dengan tujuan mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD Kota Balikpapan,” tegas Najib.
Kritik paling tajam diarahkan kepada proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang hingga kini belum menunjukkan kepastian penyelesaian. Fraksi PDI Perjuangan menilai proyek tersebut telah mengalami wanprestasi dan menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap proyek strategis daerah.
Karena itu, fraksi berlambang banteng moncong putih tersebut mendesak DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut secara menyeluruh penyebab mangkraknya proyek tersebut sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
“Pada kesempatan ini, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan tetap berkomitmen mendorong pembentukan Panitia Khusus terkait proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu.
Seluruh persoalan harus dibuka secara terang agar tidak terus menjadi beban daerah dan pembangunan dapat dilanjutkan dengan perencanaan yang benar dan sempurna,” ujar Najib.
Tak berhenti di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai kinerja pemerintah dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2025 masih belum maksimal.
Target penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang gagal tercapai disebut sebagai cerminan belum optimalnya kinerja perangkat daerah dalam menggali potensi pendapatan.
Fraksi ini meminta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bekerja lebih serius sekaligus mendesak Wali Kota mengevaluasi kepala OPD yang gagal memenuhi target PAD maupun OPD yang realisasi belanjanya berada di bawah 95 persen.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran hanya akan memperbesar SiLPA dan menunjukkan lemahnya perencanaan serta pelaksanaan program pemerintah.
Sorotan juga diarahkan kepada pelayanan air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan mendesak Perumda Tirta Manuntung melakukan pembenahan total terhadap tata kelola perusahaan agar lebih profesional, akuntabel, transparan, dan mampu memberikan solusi nyata atas persoalan distribusi air bersih.
Di sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum turut menjadi sasaran kritik. Sistem drainase yang dinilai tidak terintegrasi disebut menjadi penyebab banjir dan genangan air yang terus berulang setiap musim hujan serta berdampak pada kerusakan jalan di berbagai titik Kota Balikpapan.
Sementara di bidang pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antarwilayah, konflik internal yayasan sekolah swasta yang mengganggu hak belajar peserta didik, hingga belum adanya kepastian bagi guru Non-ASN yang masih menunggu perhatian pemerintah.
Menutup pandangannya, Najib menegaskan seluruh kritik dan evaluasi tersebut bukan sekadar catatan tahunan, tetapi harus menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota Balikpapan agar segera melakukan pembenahan menyeluruh.
“Seluruh persoalan ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Pemerintah tidak boleh hanya puas dengan capaian administrasi, sementara berbagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat masih terus berulang dan belum terselesaikan secara optimal,” tutup Najib.(*)
