Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam rangkaian orientasi politik dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) di Hotel Pacific Balikpapan, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo dan Ketua DPW PKB Kalimantan Timur Syafruddin yang mewakili Ketua Umum DPP PKB.
Dalam arahannya, Syafruddin menegaskan bahwa kerja sama antara partai politik, pemerintah, lembaga legislatif, dan media perlu terus diperkuat untuk menjaga demokrasi yang sehat serta memastikan kebijakan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut anggota DPR RI tersebut, persaingan politik merupakan bagian dari proses demokrasi yang berlangsung pada waktu tertentu. Namun, kerja bersama untuk kepentingan rakyat harus tetap berjalan tanpa dibatasi perbedaan pilihan politik.
“Kompetisi politik memang berlangsung lima tahun sekali, tetapi kolaborasi untuk kepentingan masyarakat harus terus berjalan sepanjang waktu,” ujar Syafruddin.
Ia menilai partai politik tidak cukup hanya berperan dalam kontestasi pemilu, tetapi juga harus memastikan kehadirannya memberikan manfaat bagi masyarakat. Perbedaan pilihan dan identitas politik, katanya, tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menyelesaikan persoalan rakyat.
Syafruddin juga mengajak seluruh kader PKB mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Soliditas antarelemen bangsa dinilai penting agar potensi sumber daya manusia dan kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Ia menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurutnya, penguasaan sumber daya alam masih terpusat pada kelompok tertentu, sementara produksi minyak nasional belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Syafruddin memaparkan bahwa produksi minyak Indonesia berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Kesenjangan tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya pembenahan pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Kepada pengurus yang baru dilantik, Syafruddin mengingatkan pentingnya menjalankan politik yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan empat prinsip yang harus menjadi pedoman kader PKB, yakni politik kehadiran, politik keteladanan, politik kepeloporan, dan politik pelayanan.
Politik kehadiran berarti kader harus aktif berada di tengah masyarakat, mendengar aspirasi, serta memahami persoalan yang dihadapi warga. Sementara politik keteladanan menuntut kader menjaga sikap dan perilaku, baik ketika menjalankan jabatan publik maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Adapun politik kepeloporan mengharuskan kader berani mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sedangkan politik pelayanan menegaskan bahwa politisi dan pejabat publik memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain itu, Syafruddin menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi pemilih, terutama kalangan milenial dan Generasi Z. Ia berharap masyarakat semakin rasional dalam menentukan pilihan dan tidak mudah terpengaruh oleh keuntungan sesaat dalam proses politik.
Menurutnya, upaya mencerdaskan pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab partai politik, tetapi juga membutuhkan peran para politisi dan penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Partai politik, para politisi, KPU, dan Bawaslu harus menjalankan perannya secara maksimal dalam memberikan pendidikan politik agar masyarakat semakin cerdas dan rasional ketika menentukan pilihan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus DPC PKB Balikpapan dan PPU yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan periode 2026–2031 mampu mengambil bagian dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagus menegaskan, perbedaan pandangan politik semestinya tidak mengurangi komitmen bersama untuk memajukan Balikpapan dan Kalimantan Timur.
Ia menyebut partai politik memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menjaga situasi daerah tetap kondusif, serta menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah.
Karena itu, ia meminta para kader yang beraktivitas langsung di tengah masyarakat agar peka terhadap berbagai kebutuhan dan kesulitan warga. Aspirasi tersebut perlu disampaikan kepada pemerintah maupun pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat.
“Kader partai yang berada langsung di lapangan harus mampu menangkap kebutuhan dan persoalan masyarakat. Mereka perlu menjadi penghubung agar aspirasi warga bisa sampai kepada pihak yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan,” kata Bagus.
Ia juga mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Pemerintah Kota Balikpapan, lanjutnya, terbuka untuk membangun sinergi dengan seluruh partai politik demi mewujudkan kota yang maju, sejahtera, dan madani.
Bagus berharap perbedaan latar belakang politik tidak menghalangi upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Balikpapan.
“Perbedaan atribut dan pilihan politik tidak boleh membuat kita kehilangan tujuan bersama. Yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana seluruh elemen dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
