Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di Kota Balikpapan kian tak terkendali. Dalam beberapa hari terakhir, barisan truk bahkan dilaporkan mengular hingga lebih dari empat kilometer, memicu keluhan dari para sopir yang menggantungkan operasionalnya pada BBM tersebut.
Kondisi ini mendapat sorotan serius dari Anggota DPRD Kota Balikpapan Dapil Balikpapan Utara, Syarifuddin Oddang. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera ditangani secara konkret oleh pihak terkait.
“Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” tegas Oddang kepada awak media, Senin (27/4/2026).
Berdasarkan informasi dari Komunitas Sopir Truk Balikpapan (KSTB), para sopir harus menghabiskan waktu hingga dua hari satu malam bahkan sampai tiga hari hanya untuk mengantre solar bersubsidi. Dampaknya, aktivitas kerja mereka menjadi sangat terbatas.
Akibat kondisi tersebut, para sopir hanya bisa bekerja sekitar dua hari dalam sepekan, sementara sisa waktu tersita untuk antrean BBM. Situasi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi bagi para sopir, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi logistik di Balikpapan dan sekitarnya.
Oddang pun mendesak PT Pertamina untuk lebih terbuka terkait kondisi distribusi BBM di daerah. Ia menilai perlu adanya penjelasan rinci mengenai kuota solar bersubsidi yang dialokasikan untuk Kota Balikpapan.
“Harus ada kejelasan. Apakah ini karena kelangkaan? Berapa kuota untuk Balikpapan? Perlu penambahan atau tidak? Semua harus disampaikan secara transparan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya dugaan praktik penyalahgunaan distribusi di lapangan, seperti antrean berulang oleh oknum tertentu atau yang dikenal sebagai “pengetab”. Praktik ini dinilai merugikan sopir lain yang benar-benar membutuhkan BBM untuk operasional.
“Kalau memang kuota sudah maksimal, maka harus ditelusuri kemungkinan ada pihak yang mengantre lebih dari sekali atau menjadikan ini sebagai aktivitas rutin. Ini harus ditertibkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas terkait perbedaan penggunaan solar bersubsidi dan non-subsidi. Menurutnya, masih banyak sopir yang belum memahami kategori kendaraan yang berhak mengakses BBM subsidi.
“Harus ada sosialisasi yang tegas dan masif. Jangan sampai terjadi kebingungan di lapangan terkait kendaraan yang berhak,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Balikpapan berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Pertamina serta instansi terkait untuk mencari solusi konkret.
“Hari ini kami melakukan peninjauan lapangan. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar RDP agar ada penegasan dan komitmen bersama sesuai SOP yang berlaku,” jelasnya.
Oddang menegaskan, persoalan antrean solar bersubsidi ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Tanpa langkah cepat dan terukur, dampaknya bisa meluas hingga mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
“Kondisi ini sudah menjadi alarm keras. Harus segera ada solusi agar tidak semakin berdampak luas,” tutupnya.(*)
