Seputarkotaku.com, Balikpapan – Belum diserahkannya fasilitas umum (fasum) seperti Bendali yang terletak di Perumahan BDS II ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menjadi salah satu sorotan warga saat pelaksanaan Serap Aspirasi yang digelar anggota DPD Kota Balikpapan Parlindungan Sihotang SE, di RT 33, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, Minggu (29/10/2023).
Tak hanya soal fasum, warga RT 33 juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan Gas LPG 3 Kg. Bahkan antrian panjang disejumlah SPBU pun tak luput dipertanyakan warga.
Diwawancarai awak media, Politisi Nasdem yang karib disapa Parlin inipun menuturkan dirinya sudah mendesak pihak prngembang perumahan BDS II untuk segera menyerahkan fasum kepada Pemkot Balikpapan. Hanya saja belum membuahkan hasil.
“Ya..kita minta warga bersabar, karena DPRD saat ini sudah membentum Pansus Fasum dan Fasos untuk menangani hal itu,” ujarnya.
Ia menuturkan, pihak konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sudah melakukan survei ke Bendali tersebut. Hanya saja masih menunggu dari pihak pengembang untuk menyerahkan fasumnya. Sehingga bisa segera ditangani oleh Pemkot Balikpapan.
“Sebenarnya, Bendali itu sudah 10 tahun sudah bisa di ambil alih oleh pemerintah. Tapi hingga saat ini tidak ada upaya untuk hal itu,” ucapnya.
“Jangan menunggu penyerahan dari pengembangnya, karena masyarakat yang akan menjadi korban. Di Bendali BDS II ini hampir setiap hujan jadi salah satu penyebab banjir. Apalagi banjirnya berdampak pada masyarakat di wilayah lainnya,” sambung Parlin.
Parlin menyebut, pemerintah tidak bisa lepas tangan terhadap keluhan masyarakat yang ada di perumahan. Karena yang mengeluarkan izin sekaligus yang membuat perjanjian dengan pengembang adalah pemerintah.
“Pemerintah seharusnya tegas memberikan pengawasan kepada pengembang, masyarakat di perumahan harus diberikan hak dan kedudukan yang sama, jangan diskriminasi. Pembangunan pun juga seharusnya diberikan secara merata, jangan dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah bersama pengembang,” tegas Parlindungan.
Selanjutnya persoalan kelangkaan Gas LPG 3 Kg, dikatakan Parlin kalau LPG 3 Kg diperuntukan untuk masyarakan menengah kebawah.
Namun kenyataannya, LPG 3 Kg turut dinikmati oleh masyatakat ekonomi mengengah keatas atau mampu. Oleh karena itu ia meminta agar PT Pertamina dan Pemkot untuk memperketat pengawasannya dilapangan.
Kalau untuk kelangkaan BBM, dirinya sangat menyayangkan apa yang dirasakan warga Balikpapan. Parlin menyebut sebagai kota pengolah minyak, tapi masyarakat malah kesulitan mendapatkan BBM.
Ia pun merasa aneh, sementara di wilayah Jawa, kelangkaan BBM tidak terjadi dan pasokan BMM nya pun lancar saja.
“Kalau di daerah lain seperti pulau Jawa, tidak ada yanh antre BBM, malah kota Balikpapan sebagai pengelola minyak malah antre,” tutupnya.(*)
