Seputarkotaku.com, Balikpapan – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram dan mandeknya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik menyebut kondisi ini makin memberatkan masyarakat dan mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan.
“Harga gas melon di lapangan sudah tak terkendali. Seharusnya HET-nya Rp19.000–Rp20.000, tapi di pengecer bisa melambung tinggi karena stok di pangkalan sering kosong,” kata Jafar, Kamis (19/6/2025).
Ia mengungkapkan, banyak pangkalan nakal yang justru lebih memilih menjual gas ke pengecer demi keuntungan lebih besar. Praktik ini disebutnya sebagai penyebab utama langkanya gas bersubsidi di tingkat masyarakat.
“Mereka bermain diam-diam, karena margin dari pengecer lebih besar. Kalau tidak diawasi ketat, kondisi ini akan terus merugikan warga,” tegas politisi PKS tersebut.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, lanjutnya, sebenarnya sudah mengajukan penambahan kuota LPG subsidi dari 19.000 metrik ton menjadi 30.000 metrik ton.
Usulan tersebut dikirim melalui Gubernur Kaltim ke Kementerian ESDM. Namun hingga kini belum ada kepastian realisasi.
“Usulan sudah disampaikan, tinggal kita kawal bersama. Tapi sambil menunggu, distribusi gas di lapangan harus diawasi ketat oleh Dinas Perdagangan dan pihak niaga,” ujarnya.
Tak hanya soal LPG, Jafar juga menyinggung lambannya proyek pembangunan jargas rumah tangga yang dinilai jauh dari target. Dari rencana 242.000 sambungan rumah (SR), baru sekitar 16.000 SR yang terealisasi hingga kini.
“Baru dua kecamatan yang tersentuh, itupun belum menyeluruh. Di Muara Rapak, dari 86 RT baru sekitar 66 yang terlayani,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah lebih serius mempercepat proyek jargas, karena program ini dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang atas persoalan energi rumah tangga dan mengurangi ketergantungan pada gas subsidi.(*)
