Seputarkotaku.com Balikpapan – Ketimpangan fasilitas pendidikan di Balikpapan Utara menjadi sorotan tajam anggota DPRD Kota Balikpapan, Puryadi.
Politisi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara ini mendorong agar pemerintah kota segera merealisasikan pembangunan sekolah baru, khususnya di kawasan Batuah dan sekitarnya, untuk mengatasi lonjakan jumlah siswa yang tidak tertampung setiap tahun ajaran baru.
Menurut Puryadi, pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan-kawasan perumahan baru seperti Batuah, Taman Sari, Al-Ikhlas, Madinah, hingga Atlantik tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana pendidikan yang memadai.
“Setiap tahun kami menerima keluhan dari masyarakat. Anak-anak usia sekolah banyak yang tidak tertampung karena sekolah penuh. Padahal itu usia wajib belajar. Sekolah-sekolah seperti SD 14, SD 27, hingga SD 34 sudah overkapasitas, bahkan harus terus menambah rombongan belajar,” kata Puryadi, saat ditemui usai rapat Komisi III DPRD, Kamis (24/7/2025).
Puryadi menegaskan bahwa kebutuhan akan sekolah dasar (SD) baru sangat mendesak di wilayah tersebut. Ia menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Batuah kini mencapai lebih dari 6.000 jiwa, dengan pertumbuhan usia produktif yang tinggi.
“Kalau tidak segera diimbangi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup, ketimpangan ini akan terus terjadi. Padahal data anak usia sekolah sudah jelas, tapi nyatanya setiap tahun ada anak usia 6 sampai 7 tahun yang tidak tertampung. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa rencana pembangunan sekolah sebenarnya sudah pernah masuk dalam agenda pemerintah kota. Bahkan, Detail Engineering Design (DED) untuk SD di Batuah sudah selesai dibuat.
“DED-nya sudah ada, bahkan lahannya sudah tersedia dan rata. Tapi sampai hari ini pembangunannya belum juga direalisasikan. Janjinya dulu tahun 2025 akan dibangun, tapi sekarang malah rencana pembangunan sekolah justru bergeser ke wilayah lain seperti Regensi dan WIKA. Padahal Batuah yang lebih butuh,” ucapnya.
Puryadi pun mengusulkan agar Pemkot Balikpapan menggunakan aset yang sudah ada, seperti lahan eks Pasar Induk di Kilometer 5 yang luasnya mencapai 5,1 hektare, untuk membangun sekolah terpadu.
“Kalau memang kendalanya soal lahan, kenapa tidak pakai aset pemerintah yang sudah ada? Eks Pasar Induk itu strategis sekali, bisa dibangun sekolah terpadu tanpa perlu pembebasan lahan baru. Sayang kalau terbengkalai terus,” katanya.
Sebagai anggota dewan sekaligus warga Balikpapan Utara, Puryadi menyatakan dirinya terus menerima keluhan masyarakat soal sulitnya mendapatkan sekolah dasar negeri di wilayah mereka. Ia berharap Pemkot Balikpapan dapat mempercepat rencana pembangunan agar akses pendidikan bisa lebih merata.
“Balikpapan ini kota penyangga Ibu Kota Negara, pendatang makin banyak. Jangan sampai kita tidak siap. Pendidikan dasar itu hak anak, jangan sampai mereka jadi korban karena lambannya pembangunan,” tutupnya.(*)
