Seputarkotaku.com, JAKARTA – Sejumlah organisasi pers, perusahaan media, serikat pekerja media, lembaga pendidikan, hingga pemerhati media sepakat membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) sebagai upaya bersama menjaga masa depan jurnalisme dan kualitas informasi publik di Indonesia.
Deklarasi pembentukan koalisi tersebut dilakukan di Gedung IASTH, Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y Kristanti.
Koalisi ini lahir di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri media dan dunia jurnalisme, mulai dari perubahan pola konsumsi informasi, persaingan dengan platform digital, hingga tantangan menjaga keberlanjutan bisnis media tanpa mengorbankan kualitas jurnalistik.
Sebanyak 20 organisasi dan lembaga menjadi anggota awal Koalisi Keberlanjutan Media. Di antaranya AJI, AMSI, PWI, IJTI, SMSI, SPS, Tempo, Tribun Network, Kompas, LBH Pers, PFI, Remotivi, Sindikasi, KoMA, serta sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Atma Jaya Jakarta, dan Universitas Al Azhar Indonesia.
Selain itu, koalisi juga didukung enam mitra strategis, yakni Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bappenas, BBC Media Action, International Federation of Journalists (IFJ), serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
Untuk menjalankan program kerja selama satu tahun ke depan, AJI, AMSI, dan UMN dipercaya menjadi presidium pertama yang akan memfasilitasi berbagai agenda koalisi.
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan koalisi ini menjadi langkah awal untuk menyatukan berbagai pihak dalam mencari solusi atas tantangan yang dihadapi media saat ini.
“Ini baru titik awal. Ke depan tentu masih banyak tantangan yang harus dihadapi bersama untuk memastikan jurnalisme tetap hidup dan mampu melayani kepentingan publik,” ujarnya.
Dalam perjalanannya, koalisi akan fokus pada enam agenda utama, yakni memperkuat kualitas informasi publik, mendorong regulasi dan tata kelola yang lebih baik, mengembangkan mekanisme dana publik untuk jurnalisme, mencegah kekerasan terhadap jurnalis, memperkuat fondasi ekonomi media, serta meningkatkan peran masyarakat dalam ekosistem informasi.
Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan yang menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, Dewan Pers, akademisi, dan organisasi profesi jurnalis.
Pengurus AJI Indonesia, Prof. Masduki, menegaskan bahwa jurnalisme harus dipandang sebagai kepentingan publik sehingga keberlangsungannya menjadi tanggung jawab bersama.
Menurutnya, jurnalisme memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, krisis yang terjadi di dunia jurnalisme tidak bisa dianggap sebagai persoalan media semata, melainkan juga menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menyatakan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial yang menyajikan informasi kepada publik, tetapi juga merupakan industri yang membutuhkan dukungan sumber daya dan model bisnis yang sehat.
“Media adalah salah satu pilar demokrasi. Karena itu, keberlanjutan media harus didukung bersama agar media yang tumbuh tetap kredibel dan mampu menghadirkan informasi yang berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menilai dana jurnalisme dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan jurnalisme berkualitas di Indonesia. Namun, dana tersebut harus diarahkan untuk mendukung fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan sekadar menopang bisnis perusahaan media.
Melalui pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media, para pemangku kepentingan berharap lahir berbagai kebijakan dan kolaborasi yang mampu memperkuat ekosistem media nasional, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang akurat, kredibel, dan berkualitas. (*)
