Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, melontarkan desakan keras agar segera dibentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan pasca aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Balikpapan.
Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan kebijakan yang sudah disepakati kerap tidak berjalan maksimal karena lemahnya pengawasan. Akibatnya, persoalan yang sama terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas.
“Ini bukan kejadian pertama. Kesepakatan sudah dibuat, tapi tanpa pengawasan ketat, ujung-ujungnya kembali kacau. Kita tidak mau ini terulang lagi,” tegas Oddang.
Ia menilai, pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada tataran kebijakan semata, melainkan harus menyentuh aspek teknis di lapangan, termasuk penggunaan sistem barcode dalam distribusi BBM bersubsidi.
Oddang secara khusus menyoroti potensi penyalahgunaan barcode yang dinilai rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Jika tidak diawasi dengan serius, sistem yang seharusnya menjadi solusi justru bisa menjadi celah baru bagi praktik penyelewengan.
“Jangan sampai barcode ini justru jadi alat permainan. Harus diawasi betul, siapa yang pakai, bagaimana distribusinya, semuanya harus transparan,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia juga membuka opsi pembentukan satgas yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari unsur DPRD, tetapi juga aparat penegak hukum agar pengawasan berjalan efektif dan memiliki kekuatan hukum.
“Satgas ini bisa dari DPRD, bisa juga melibatkan penegak hukum. Yang penting ada kontrol nyata di lapangan, bukan sekadar wacana,” tambahnya.
Oddang menegaskan, tanpa langkah konkret seperti pembentukan satgas, berbagai kebijakan yang dihasilkan hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Ia pun mengingatkan agar seluruh pihak serius menjalankan komitmen yang telah disepakati.
“Kalau tidak diawasi, semua hanya akan jadi janji di atas kertas. Masyarakat yang akhirnya terus dirugikan,” pungkasnya.(*)
