Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mulai menyosialisasikan perubahan dokumen dan formulir administrasi kependudukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik.
Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem pelayanan agar lebih efektif, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi, menegaskan bahwa sosialisasi menjadi langkah penting agar perubahan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Karena ada perubahan dokumen dan formulir administrasi kependudukan, maka penting bagi kami untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan memahami perubahan ini dengan baik,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, pemahaman masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Tanpa sosialisasi yang maksimal, perubahan teknis di lapangan dikhawatirkan justru menyulitkan warga saat mengurus dokumen kependudukan.
Ia menjelaskan, sosialisasi tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga memastikan kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah dapat benar-benar dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.
“Yang pertama, agar masyarakat tahu. Yang kedua, supaya apa yang sudah kami rumuskan dan terjemahkan ini bisa benar-benar dipahami dan diterapkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus Budi menekankan bahwa pembaruan formulir ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
Selain meningkatkan efisiensi, perubahan ini juga diharapkan mampu meminimalkan potensi kesalahan data dalam administrasi kependudukan.
Pemkot Balikpapan juga mengajak masyarakat untuk aktif mengikuti berbagai sosialisasi yang dilakukan, baik melalui pertemuan langsung maupun kanal informasi resmi pemerintah. Partisipasi publik dinilai sangat penting agar proses transisi menuju sistem baru berjalan lancar tanpa hambatan.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari dorongan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif, khususnya di sektor pelayanan administrasi kependudukan.
“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap masyarakat tidak bingung lagi saat mengurus dokumen. Justru mereka bisa lebih mudah, lebih cepat, dan lebih tertib dalam administrasi kependudukan,” tutup Agus Budi.(*)
