Seputarkotaku.com, Balikpapan – Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memperjuangkan kesejahteraan Satpol PP dengan menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat dukungan dari anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan.
Dijumpai awak media diruang kerjanya, Senin (7/11/202). Muhammad Najib mendukung upaya Pemprov Kaltim memperjuangkan nasib tenaga honorer di lingkungan Satpol PP.
Selain itu, Najib mengusulkan agar Pemprov Kaltim tak hanya memperjuangkan tenaga honorer dari Satpol PP saja, melainkan pegawai honorer di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bisa ikut diperjuangkan.
“Kalau bisa petugas DLH yang honorer bisa diangkat menjadi PPPK,” ujarnya.
Najib menilai, tanaga honorer dilingkungan DLH bisa turut diperjuangkan, mengingat banyaknya petugas DLH yang bekerja di lapangan. Tentu saja menyangkut persoalan kesehatannya selama bekerja.
“Ya..petugas DLH yang bekerja dilapangan bisa diperjuangkan juga, mengingat pekerjaannya berhubungan langsung dengan persoalan kesehatan, ditambah lagi dengan pekerjaan mereka dilapangan untuk membangun kota. Berbeda dengan tenaga honorer yang memang tugasnya hanya berada di kantor saja,” terang Najib.
“Tenaga honorer baik Satpol PP dan DLH semua bekerja untuk pembangunan kota. Dan kalau bisa kedepannya tidak ada tenaga honorer lagi,” pungkasnya.(*)
