Rapat Pokir Bertele-Tele, Abdulloh Pilih Walk Out

Ketua Komisi III, Abdulloh S Sos (kanan)

Seputarkotaku.com, Balikpapan – Suasana rapat pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur untuk RKPD 2025 mendadak memanas. Bukan karena perdebatan ide, tapi karena tarik-ulur teknis yang dianggap tak berpihak pada kepentingan rakyat.

Di tengah kebuntuan itu, Abdulloh Ketua Komisi III DPRD Kaltim memilih keluar dari ruang sidang.

Bacaan Lainnya

“Saya walk out! Rapat ini tidak efektif. Terlalu bertele-tele, tidak ada hasil yang jelas,” ucap Abdulloh dengan nada tinggi, Senin (14/7/2025) kemarin.

Rapat yang berlangsung di Gedung E Lantai 1 itu sebenarnya diharapkan menjadi ruang strategis antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, serta BPKAD. Namun, diskusi yang semestinya produktif justru terjebak dalam urusan teknis: soal “kamus usulan”.

Bagi Abdulloh, ini tidak masuk akal. Ia menilai perdebatan itu hanya mengulur waktu dan mengebiri substansi yang telah disepakati sebelumnya.

“Kita sudah bahas di Balikpapan. Sudah ada titik temu. Tapi sekarang mau direvisi lagi cuma gara-gara istilah kamus? Padahal, tanpa kamus itu pun aspirasi bisa jalan,” ujarnya geram.

Ia tak sekadar kesal karena prosedur, tapi karena merasa suara rakyat yang seharusnya diperjuangkan malah dibungkam aturan. Menurutnya, banyak usulan penting terutama hibah untuk tempat ibadah yang terhambat karena alasan teknis dan administratif yang kaku.

“Pokir ini bukan milik birokrasi, ini milik rakyat. Tapi masyarakat sekarang malah makin sulit menyampaikan kebutuhan mereka. Ada saja alasan yang membatasi,” katanya.

Bagi Abdulloh, Pokir adalah instrumen demokrasi. Jika prosesnya justru menyulitkan rakyat, maka ada yang salah dalam sistem.

“Dalam birokrasi modern, teknis itu penting. Tapi kalau itu jadi tameng untuk menolak kebutuhan rakyat, maka kita sedang kehilangan arah,” tegasnya.

Langkah walk out-nya adalah bentuk peringatan. Bahwa jika perencanaan pembangunan daerah terus tersandera prosedur, maka jurang antara rakyat dan pemerintah akan semakin dalam.

“Saya hanya ingin mengingatkan. Apakah kita masih berpihak kepada rakyat? Atau sudah nyaman berada di balik meja birokrasi?” tutupnya.(*)

Pos terkait