Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Pembahasan strategi menghadapi keterbatasan anggaran menjadi salah satu topik dalam kunjungan kerja DPRD Kota Samarinda ke DPRD Kota Balikpapan, Senin (31/8/2026).
Rombongan DPRD Kota Samarinda diterima Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk bertukar informasi mengenai kondisi keuangan daerah, khususnya dalam menghadapi perubahan anggaran di tengah adanya pemotongan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Yono karib disapa mengatakan, kondisi yang dihadapi Balikpapan dan Samarinda relatif memiliki kesamaan, terutama terkait adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun dari pemerintah provinsi.
“Rata-rata kondisinya masih sama, ada pemotongan anggaran pusat, baik DAU maupun dari provinsi. Jadi bagaimana cara mengharmonisasikannya,” kata Yono.
Menurutnya, DPRD Balikpapan saat ini belum dapat memberikan gambaran secara detail mengenai strategi anggaran perubahan karena pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru akan dilakukan.
“Untuk hari ini kita juga belum bisa jawab, karena kita belum melakukan TAPD perubahan. Insyaallah besok baru dilakukan,” ujarnya.
Meski demikian, Yono menyebut arah kebijakan anggaran perubahan nantinya akan tetap difokuskan pada program dan kegiatan yang bersifat prioritas. Keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan pembangunan yang dapat dilaksanakan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan anggaran untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim. Menurut Yono, persiapan atlet dan pemberian bonus menjadi salah satu kebutuhan yang harus diprioritaskan mengingat pelaksanaan Porprov dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
“Strateginya adalah pembangunan yang diarahkan tetap skala prioritas. Termasuk yang hari ini kita prioritaskan sebenarnya mengenai Porprov, para atlet ini, termasuk bonus, karena akan berangkat di bulan November,” jelasnya.
Selain kebutuhan Porprov, anggaran untuk belanja yang bersifat wajib juga menjadi perhatian. Yono menyebut pembayaran gaji dan kebutuhan aparatur tetap harus menjadi fokus dalam penyusunan anggaran perubahan.
“Yang krusial itu mengenai gaji, TKD dan seterusnya. Itu fokusnya ke proyek skala prioritas,” tuturnya.
Sementara itu, sejumlah rencana pembangunan yang belum mendesak kemungkinan akan ditahan sementara. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah agar anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting.
“Untuk pembangunan dan lain-lainnya kita keep dulu, karena memang anggarannya terbatas. Ada beberapa proyek yang mungkin masih terkendala regulasi, mungkin akan kita hentikan sementara,” pungkasnya. (*)
