TPID Balikpapan, PPU, dan Paser Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi

Seputarkotaku.com, Balikpapan – Tiga daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) , yakni Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser, memperkuat kolaborasi pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Selasa (24/5/2026).

Rapat ini menjadi tonggak penting dalam penetapan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027, yang menyoroti tiga fokus utama diantaranya evaluasi inflasi dan komoditas strategis, sinkronisasi program lintas wilayah, serta penguatan komitmen Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang sebelumnya telah dibentuk.

Bacaan Lainnya

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, memaparkan bahwa meski ketidakpastian global masih tinggi akibat ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif AS, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan membaik di semester II 2025 dengan proyeksi 4,6%–5,4%.

Ia juga mengapresiasi kinerja ekonomi Balikpapan, PPU, dan Paser yang tetap tumbuh di tengah perlambatan ekonomi Kaltim. Inflasi Balikpapan bahkan telah menyentuh batas bawah sasaran nasional, yakni 1,5%. Namun, tantangan tetap ada, terutama risiko gangguan rantai pasok akibat cuaca ekstrem.

Ditempat yang sama, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyoroti ketergantungan kota ini pada pasokan pangan dari luar daerah, termasuk beras, dan membuka wacana pemanfaatan lahan gambut di Balikpapan Utara untuk pertanian lokal.

Di sisi lain, Kabupaten Paser menggagas pembentukan pusat penelitian dan pengembangan pertanian pangan dengan lahan 100 hektare, guna menghasilkan bibit unggul secara mandiri. Rencana ini melibatkan empat OPD dan ditargetkan mulai berjalan dalam enam bulan ke depan.

Sementara itu, progres kerja sama antar-BUMD juga bergerak positif. Perumda Prima Jaya Taka (Paser) menawarkan harga telur berdasarkan HPP, sementara Perumda Manuntung Sukses (Balikpapan) tengah merampungkan skema distribusi logistik dan siap menerbitkan PO sebagai langkah konkret realisasi KAD.

Kesepakatan Rakor HLM ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama oleh pimpinan masing-masing daerah, disaksikan langsung oleh BI. Komitmen tersebut mencakup:

1. Peningkatan frekuensi operasi pasar dan pasar murah di tiap kecamatan.

2. Optimalisasi KAD dan penguatan BUMD pangan daerah.

3. Penetapan roadmap inflasi 2025–2027 yang berorientasi inovasi dan sinergi fiskal berkelanjutan.(*)

Pos terkait