Seputarkotaku.com, Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Iim, S.Pd., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang memberikan subsidi kepada 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di kota ini.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai angin segar bagi dunia pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta yang selama ini berjuang mempertahankan eksistensi di tengah persaingan dengan sekolah negeri dan terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa.
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi kebijakan ini. Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang merata, sekaligus menghidupkan kembali sekolah-sekolah swasta yang selama ini terpinggirkan,” ujar Hj. Iim kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, subsidi ini tidak hanya membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua, tetapi juga menjadi penyelamat bagi sekolah swasta yang selama ini kesulitan mendapatkan murid baru akibat biaya masuk yang cukup tinggi.
“Dengan adanya subsidi uang pangkal dan SPP ini, orang tua tidak lagi ragu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Bebannya lebih ringan, dan sekolah swasta pun bisa kembali bersaing sehat,” katanya.
“Informasi yang saya terima kalau tidak salah subsidinya sebesar Rp1.500.000 untuk uang masuk (pangkal) dan subsidi SPPnya sebesar Rp150. 000,” bebernya.
Kebijakan subsidi ini juga dinilai sebagai strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan daya tampung di sekolah negeri yang kerap menjadi polemik setiap tahun ajaran baru.
Selama ini, jumlah siswa lulusan SD kerap tidak sebanding dengan daya tampung SMP Negeri yang ada di Balikpapan, sehingga siswa yang tidak tertampung harus mencari alternatif ke sekolah swasta.
“Selama ini masyarakat selalu berebut kursi di sekolah negeri karena alasan biaya. Dengan adanya subsidi ini, pilihan ke sekolah swasta jadi lebih rasional dan setara. Ini langkah cerdas dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Politisi perempuan dari partai PKS ini berharap, kebijakan tersebut tidak berhenti hanya di 13 sekolah swasta, namun bisa terus dikembangkan dan diperluas ke jenjang pendidikan lain jika keuangan daerah memungkinkan.
Ia juga mendorong agar program ini dijalankan secara transparan, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
“Kami di DPRD siap mengawal, agar tidak ada penyalahgunaan dan semua pihak benar-benar mendapatkan manfaatnya,” tutup Hj. Iim.(*)
