Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN — Peringatan Hari Buruh di Kota Balikpapan menjadi momentum bagi Anggota DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, untuk menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap kesejahteraan dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Najib menilai, perhatian tersebut terlihat dari alokasi anggaran di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang dinilai masih sangat terbatas, khususnya untuk program pelatihan kerja bagi pencari kerja, termasuk buruh dan lulusan baru.
Hal itu, menurutnya, terungkap saat pembahasan dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Balikpapan.
“Kalau kita lihat dari pembahasan di Pansus LKPj, anggaran di Disnaker itu sangat minim. Terutama untuk pelatihan tenaga kerja bagi pencari kerja baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap tahunnya jumlah peserta pelatihan kerja yang difasilitasi pemerintah hanya sekitar 100 orang. Bahkan, setelah adanya efisiensi anggaran, jumlah tersebut justru berkurang menjadi sekitar 80 orang.
Menurut Najib, angka tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga kerja di Balikpapan yang terus bertambah setiap tahun.
“Ini sangat kecil. Dengan jumlah pencari kerja yang banyak, pelatihan hanya 80 orang per tahun tentu tidak cukup,” katanya.
Selain itu, Najib juga menyoroti peran Dinas Ketenagakerjaan yang dinilai belum maksimal dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Selama ini Disnaker lebih banyak mengurus sengketa tenaga kerja. Kurang kreatif dalam meningkatkan SDM masyarakat, khususnya dalam menambah skill tenaga kerja di Balikpapan,” tegasnya.
Najib juga menilai kondisi ini tidak sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar program pelatihan kerja diperluas dengan melibatkan seluruh kelurahan di Kota Balikpapan.
“Seharusnya bisa dibuat skema, misalnya setiap kelurahan mengirim 10 orang untuk ikut pelatihan. Kalau ada 34 kelurahan, berarti ada sekitar 340 orang yang bisa dilatih setiap tahun,” jelasnya.
Ia menegaskan, peningkatan jumlah pelatihan kerja sangat penting untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Momentum Hari Buruh, lanjut Najib, seharusnya tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan nasib para pekerja.
“Ini harus jadi perhatian serius. Jangan sampai peringatan Hari Buruh hanya sebatas seremonial, tapi kesejahteraan dan peningkatan kualitas buruh tidak diperhatikan,” tegasnya.(*)
