Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Persoalan panjangnya antrean BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Balikpapan kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, H Nurhadi Saputra, menilai persoalan antrean BBM di Balikpapan tidak semata-mata disebabkan keterbatasan jumlah SPBU.
Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar justru berkaitan dengan jumlah kuota BBM yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Hal itu disampaikan Nurhadi saat dihubungi awak media ini, Rabu (2/9/2026).
Ia mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa kebutuhan Pertalite di Kota Balikpapan yang mencapai sekitar 177 ribu kiloliter, tidak sepenuhnya mendapatkan alokasi yang sebanding.
“Jadi sangat mengejutkan, ternyata permasalahan yang selama ini menjadi penyebab antrean BBM, khususnya Pertalite di Kota Balikpapan, bukan hanya karena kekurangan SPBU seperti yang selama ini disampaikan. Tetapi jatah dari BPH Migas itu sendiri yang betul-betul di luar dugaan,” tegas Nurhadi.
Menurutnya, jika memang terdapat kebijakan pengurangan kuota, BPH Migas seharusnya tetap mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di daerah. Ia menilai pengurangan harus dilakukan secara rasional dan tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Kebutuhan Kota Balikpapan itu sekitar 177 rb kiloliter. Kalau memang harus dikurangi, kasihlah 150 atau 160 rb kiloliter. Meskipun memang ada pengurangan, ya..mudah-mudahan itu setidaknya mengurangi antrean dan beban masyarakat,” ujarnya.
Nurhadi menegaskan, kondisi antrean BBM yang terus terjadi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
Ia bahkan mengkritik keras kondisi pelayanan publik yang menurutnya semakin membebani masyarakat Kaltim.
“Kalimantan Timur ini sudah terlalu banyak permasalahannya. Mati lampu, iya. Ngantre BBM, iya. Hirup asap, iya. Mau sampai kapan kayak begini?” katanya.
Nurhadi meminta BPH Migas membuka mata terhadap kondisi yang terjadi di Balikpapan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar perhitungan administratif.
“BPH Migas harus membuka pikirannya. Jangan terlalu tega, terlalu sadis sama warga Balikpapan. Kita ini juga sesama warga, warga negara Indonesia, putra bangsa. Masa Balikpapan selalu antre sedangkan Pulau Jawa enggak?” tegasnya.
Ia menambahkan, sorotan tersebut bukan karena dirinya mengalami langsung kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite. Nurhadi menyebut dirinya merupakan pengguna Pertamax.
Namun, sebagai wakil rakyat, dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan keluhan masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan antrean panjang.
“Kalau kami enggak peduli, kami enggak akan komentar apa-apa. Kami enggak pernah kok ngantre BBM jenis Pertalite. Kami ini menggunakan BBM non-subsidi, tapi kasihan warga kami, warga Balikpapan,” ungkapnya.
Menurut Nurhadi, antrean panjang yang berlangsung hingga malam bahkan dini hari tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi membuat kehidupan warga semakin tidak nyaman.
“Mau sampai kapan kota ini tidak kondusif kalau seperti ini?” katanya.
Ia pun mengungkapkan keresahan para wakil rakyat yang kerap menjadi sasaran keluhan masyarakat. Padahal, menurutnya, persoalan kuota BBM berada pada kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat.
“Kami sebagai wakil rakyat hanya mendapat caci maki dari masyarakat, seolah-olah kami ini hanya diam dan tidak peduli. Padahal kami ini juga korban,” ujarnya.
Nurhadi berharap persoalan kuota Pertalite segera dievaluasi secara menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat Balikpapan. Ia menilai jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami kasihan melihat warga-warga kami yang harus ngantre sampai tengah malam. Besok paginya mereka harus antar anak sekolah lagi. Kapan mereka istirahatnya?” pungkas Nurhadi.
