Seputarkotaku.com, Balikpapan – Pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Penjelasan (Nopen) Walikota Balikpapan tentang Raperda laporan pertanggung jawaban APBD 2023 telah disampaikan sejumlah fraksi dalam sidang paripurna yang digelar, Jumat (7/6/2024).
Dari 7 fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya. Fraksi PKS yang dibacakan anggotanya H Slamet Iman Santoso menyampaikan selamat atas pencapaian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan atas kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2023.
Dalam pemandangan umumnya, fraksi PKS menyoroti beberapa hal, diantaranya belum tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.
Dikatakan Iman Santoso, pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp.3,73 Triliun, terealisasi sebesar Rp. 3,63 triliun (97,32%).
Hal ini dikarenakan tidak tercapainya target PAD kota Balikpapan dari target Rp.985,5 Miliar, hanya terealisasi Rp. 966,2miliar (98,04%) sehingga kekurangannya senilai Rp.19,3 Milyar. Sehingga dipertanyakan atas tidak tercapainya target PAD tersebut.
Selain itu, fraksi PKS juga meminta Pemkot Balikpapan untuk monitoring penggunaan alat perekam pajak dan menetapkan nilai pajak reklame.
Fraksi PKS juga menyoroti temuan hasil pemeriksaan BPK-RI. Dimana terdapat penganggaran belanja modal dan belanja jasa di 16 SKPD tidak sesuai substansi anggaran.
Pengadaan seragam sekolah gratis juga tak lepas disoroti fraksi PKS yang dinilai tidak terencana dengan baik.
Serta Perusahaan Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) yang belum memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal turut menjadi sorotan fraksi PKS.(*)
