Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Tepat 30 tahun lalu, pada 27 Juli 1996, kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, menjadi lokasi bentrokan yang kemudian dikenang sebagai Peristiwa Kudatuli.
Penyerangan yang berujung pada pembakaran, penjarahan, jatuhnya korban jiwa, hingga hilangnya puluhan orang itu menjadi salah satu catatan kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Memperingati tiga dekade tragedi tersebut, Wakil Ketua Bidang Birokrasi dan Reformasi DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Budiono, menegaskan bahwa Kudatuli merupakan pengingat penting atas perjuangan menegakkan demokrasi sekaligus momentum untuk terus menuntut penyelesaian kasus hilangnya puluhan kader dan simpatisan yang hingga kini belum terungkap.
Menurut Budiono, tragedi Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga bukti bahwa demokrasi pernah dibayar dengan pengorbanan para kader dan pejuang partai.
Ia menjelaskan, kerusuhan yang terjadi pada 27 Juli 1996 bermula saat kantor PDI yang saat itu dipimpin Megawati Soekarnoputri didatangi sekelompok massa yang mengatasnamakan kubu Soerjadi.
“Peristiwa itu berujung pada penyerangan kantor, pembakaran, hingga penjarahan. Tercatat lima orang meninggal dunia, sekitar 195 orang mengalami luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang. Hingga hari ini keberadaan mereka belum diketahui,” ujar Budiono.
Menurutnya, tragedi tersebut terjadi di tengah situasi politik Orde Baru yang dinilai membatasi ruang demokrasi. Perlawanan yang muncul saat itu, termasuk dari kader PDI dan sejumlah elemen masyarakat seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang kemudian mengantarkan Indonesia menuju era Reformasi 1998.
“Pelajaran yang kami ambil adalah demokrasi tidak datang begitu saja. Ada pengorbanan kader-kader partai, simpatisan, dan pejuang demokrasi yang harus dikenang,” katanya.
Budiono mengatakan, PDI Perjuangan hingga kini masih menuntut kejelasan atas nasib 35 orang yang dinyatakan hilang dalam peristiwa tersebut. Mereka terdiri dari kader, simpatisan, hingga pejuang demokrasi yang keberadaannya belum pernah terungkap.
“Kami tetap meminta keadilan melalui jalur hukum. Itu yang selalu diajarkan Ibu Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader PDI Perjuangan,” tegasnya.
“Kami berharap peringatan 30 tahun Kudatuli tidak hanya menjadi agenda mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat agar praktik-praktik yang mencederai demokrasi tidak kembali terulang. Karena demokrasi harus terus dijaga dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi,” pungkasnya. (*)
