Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Simon Sulean, menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Lurah Sungai Nangka, Zainal Husni Suryadi, Sekretaris LPM Sungai Nangka Ali, serta sejumlah ketua RT setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Simon mengungkapkan bahwa kondisi anggaran di Balikpapan saat ini mengalami pemangkasan hingga sekitar Rp1 triliun.
Hal itu berdampak pada banyak program pembangunan yang telah direncanakan namun belum dapat direalisasikan.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tersebut dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat agar dapat berjalan maksimal. Akibatnya, ruang gerak DPRD dalam merealisasikan berbagai usulan masyarakat menjadi terbatas.
Meski demikian, Simon memastikan bahwa usulan yang disampaikan dalam reses kali ini dapat masuk dalam prioritas anggaran tahun 2027.
“Kami berharap ke depan ada perubahan, sehingga ekonomi bisa tumbuh dan program pembangunan kembali berjalan,” ujarnya.
Simon juga menambahkan bahwa masih banyak kebutuhan masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka, seperti perbaikan drainase, jalan, hingga pelatihan UMKM, yang belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa program seperti pelatihan UMKM sebenarnya telah dianggarkan, namun terpaksa ditunda karena efisiensi anggaran.
Oleh karena itu, pihaknya berharap aspirasi yang disampaikan hari ini dapat diperjuangkan kembali di DPRD.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, sejumlah ketua RT menyampaikan berbagai kebutuhan di wilayah masing-masing.
Seprti misalnya, Ketua RT 01, Ali, mengungkapkan bahwa pembangunan jalan di wilayahnya masih memerlukan tindak lanjut. Ia juga berharap adanya tambahan bantuan PJU.
“Saya terima kasih sama Pak Simon sudah merealisasikan jalan di RT 01, namun ada sebahagian yang butuk lanjutan, semoga bisa terealisasi lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua RT 46, Ishak, menyampaikan apresiasi atas realisasi PJU di wilayahnya, meskipun masih terdapat beberapa titik yang belum terjangkau.
Hal serupa disampaikan Ketua RT 05, Agustina, yang juga mempertanyakan kemungkinan bantuan pemerintah bagi warga yang memiliki rumah tidak layak huni.
“Untuk soal bantuan rumah warga yang tidak layak, tadi sudah di jelaskan Pak Lurah, bahwa nanti akan disampaikan ke pihak terkait dalam hal ini Disperkim. Mudah-mudahan rumah warga ini memang layak menerima bantuan,” pungkasnya.(*)
