Seputarkotaku.com, BALIKPAPAN – Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan kembali menuai perhatian DPRD Kota Balikpapan.
Kondisi yang kerap terjadi dalam beberapa waktu terakhir itu dinilai perlu mendapat penanganan serius agar tidak terus merugikan masyarakat yang bergantung pada pasokan bahan bakar setiap hari.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, yang akrab disapa Adi, menilai antrean yang terjadi tidak cukup dijelaskan hanya karena persoalan pasokan atau teknis distribusi semata.
Menurutnya, perlu dilakukan pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan.
Adi mengatakan, salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah menghadirkan sistem pengawasan independen yang bekerja langsung di lapangan.
Keberadaan pengawas eksternal dinilai dapat membantu mendeteksi berbagai potensi penyimpangan secara lebih objektif.
“Masalah antrean ini harus dilihat secara menyeluruh. Jangan sampai ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat karena lemahnya pengawasan. Perlu ada pihak independen yang bisa melakukan kontrol secara langsung dan memberikan laporan yang objektif,” ujarnya.
Menurut Adi, pengawasan yang lebih ketat akan memberikan efek pencegahan terhadap kemungkinan penyalahgunaan distribusi BBM, termasuk praktik yang dapat menghambat masyarakat memperoleh bahan bakar sesuai haknya.
Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem yang digunakan saat ini. Dari pengalamannya di lapangan, Adi pernah menemukan indikasi bahwa sistem barcode yang diterapkan masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan.
“Saya pernah melihat ada barcode lain yang tetap bisa digunakan saat pengisian berlangsung. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada masih perlu diperbaiki dan diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” katanya.
Lebih lanjut, Adi menegaskan bahwa transparansi dalam distribusi BBM harus menjadi perhatian bersama. Selain pengelola SPBU, instansi terkait juga perlu meningkatkan pengawasan agar penyaluran bahan bakar benar-benar tepat sasaran.
Ia berharap evaluasi terhadap sistem yang ada dapat segera dilakukan sehingga antrean panjang yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat diminimalisasi.
“Kalau pengawasan diperkuat dan celah-celah yang ada bisa ditutup, saya yakin distribusi BBM akan lebih tertib. Pada akhirnya masyarakat yang akan merasakan manfaatnya karena tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama untuk mengantre,” tegasnya.
Komisi II DPRD Balikpapan, lanjut Adi, akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya perbaikan menyeluruh dalam sistem distribusi BBM. Menurutnya, kepastian layanan dan keadilan dalam memperoleh bahan bakar harus menjadi prioritas utama.
“Yang kami perjuangkan adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Karena itu, pengawasan dan evaluasi harus terus dilakukan agar distribusi BBM berjalan transparan, tertib, dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.(*)
