Seputarkotaku.com, Sangatta — Fraksi Partai NasDem DPRD Kutai Timur melontarkan kritik tajam kepada pemerintah daerah, menyusul ketidakhadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat pembahasan APBD 2025 yang digelar pada 16 April 2025.
Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai bukti kurangnya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi “Kutai Timur Hebat”.
Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi NasDem, Yulianus Palangiran, menyampaikan kekecewaannya atas sikap TAPD yang tidak hadir tanpa konfirmasi.
Ia menilai absennya tim anggaran bukan hanya memperlambat proses pembahasan, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami sudah menunggu dari pukul 13.00 hingga 17.00 WITA di ruang rapat, namun tidak ada satu pun perwakilan TAPD yang hadir. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal penghormatan terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi,” ujar Yulianus usai rapat di Gedung DPRD, Kamis (17/4/2025).
Yulianus juga mempertanyakan komitmen Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi dalam mengawal program prioritas daerah.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pengesahan APBD murni 2025 berisiko menghambat realisasi program-program yang sudah lama dinantikan masyarakat.
“Rapat Banmus sudah terlewat, jadwal pembahasan APBD pun sudah empat kali berubah tanpa alasan yang jelas. Jika dibiarkan, ini bisa membuat program visi ‘Kutai Timur Hebat’ hanya sebatas slogan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti dua persoalan mendasar: mekanisme perencanaan anggaran yang dinilai kurang transparan dan pengurangan anggaran yang tiba-tiba, tanpa adanya koordinasi yang cukup dengan DPRD.
Menurut Yulianus, pemangkasan anggaran bisa berdampak langsung pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang telah diusulkan masyarakat.
Meski bersikap kritis, Fraksi NasDem tetap menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada rakyat.
“Selama program itu selaras dengan kepentingan masyarakat, kami akan beri dukungan penuh. Namun bila ada kebijakan yang tidak sesuai, kami siap mengoreksi, bahkan mengambil langkah tegas,” tandas Yulianus.
Hingga berita ini diturunkan, TAPD belum memberikan tanggapan resmi atas ketidakhadiran mereka dalam rapat maupun keterlambatan proses APBD 2025.
Upaya konfirmasi kepada Ketua TAPD yang juga Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, belum membuahkan hasil, meskipun pertanyaan telah dilayangkan melalui pesan WhatsApp sejak 29 Maret hingga 17 April 2025.(*)
