Seputarkotaku.com, Balikpapan – Tiga fraksi di DPRD Kota Balikpapan yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem dan Fraksi PKB mengajukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyoroti persoalan pelik yang tak kunjung tuntas yakni krisis air bersih.
Desakan ini muncul seiring meningkatnya keluhan masyarakat terkait buruknya layanan air bersih oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, menegaskan bahwa persoalan air bersih tak bisa lagi dianggap sepele saat diwawancarai awak media,Rabu (18/6/2025).
Ia menyoroti lemahnya kinerja PTMB yang dinilai tidak serius dalam menyelesaikan masalah yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Kami menerima banyak aduan dari warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal komitmen dan profesionalisme,” ujar Najib.
Bahkan kata Najib, keluhan air bersih ini selalu muncul setiap pelaksanaan Serap Aspirasi (Reses) ke masyarakat.
“Setiap kali kami turun ke lapangan, keluhan warga soal air bersih selalu muncul dan tak kunjung selesai. Ini sudah menjadi isu klasik yang dibiarkan berlarut-larut,” tegas Najib.
“Misalnya persoalan daftar tunggu yang mengular, dimana ribuan warga masih berada dalam daftar tunggu sambungan baru. Prosesnya lambat, tanpa kepastian waktu yang jelas,” sambung Najib.
Tak hanya itu, katanya PTMB secara sepihak menutup pendaftaran sambungan baru, tanpa solusi konkret untuk masyarakat yang sudah lama menunggu.
Serta, kluhan soal air keruh, berbau, dan tidak layak konsumsi terus berdatangan dari berbagai kawasan. Dan PTMB dinilai tidak responsif terhadap laporan dan pengaduan pelanggan. Warga merasa diabaikan.
Masih Najib, fraksi PDI Perjuangan secara tegas menuntut tiga langkah strategis dari PTMB:
1. Keseriusan dalam Penanganan: PTMB diminta berhenti memberi janji manis dan mulai menunjukkan aksi nyata dalam mengatasi distribusi dan kualitas air yang buruk.
2. Profesionalisme dan Inovasi: Perusahaan daerah itu didesak untuk membenahi manajemen layanan dan mempercepat inovasi teknis, agar tidak terus menjadi sumber keresahan publik.
3. Transformasi Struktural: Fraksi PDIP juga mendukung percepatan transformasi PTMB menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang lebih profesional dan transparan dalam pengelolaan.
Najib mengungkapkan, langkah pembentukan Pansus dianggap sebagai jalan politik untuk memastikan PTMB tidak lagi bekerja setengah hati.
“Jika tak bisa dibenahi dari dalam, maka DPRD harus turun tangan dengan membentuk Pansus. Kami ingin transparansi dan perbaikan menyeluruh,” tegas Najib.
“Kondisi ini mencerminkan bahwa keresahan warga telah sampai di titik kritis. Kami menuntut solusi sistemik, bukan sekadar tambal sulam. Jika tidak ada langkah konkret dari pihak eksekutif dan manajemen PTMB, tekanan politik dipastikan akan semakin menguat dalam waktu dekat.(*)
