Seputarkotaku.com, Balikpapan – Guna menangani kelangkaan gas LPG 3 Kg bersubsidi dikota Balikpapan khususnya Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Baru Ilir menggelar Operasi Pasar Gas LPG 3 Kg bersubsidi di samping kantor UPT BPBD Balikpapan Barat, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (8/7/2023).
Meskipun sempat di guyur hujan deras, warga yang didominasi oleh ibu-ibu ini antusias mengantri dengan tertib.
Dijumpai awak media, disela-sela kegiatan operasi pasar Ketua LPM Baru Ilir sekaligus Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman menuturkan operasi pasar dilakukan untuk mengurangi keresahan warga akibat sulitnya mendapatkan gas LPG 3 Kg beberapa waktu belakangan ini.
“Jadi hari ini bukti nyata kami LPM Baru Ilir untuk membantu warga khusus Kelurahan Baru Ilir,” ucap pria yang karib disapa Taufik Putra Kilat.
Taufik menambahkan, bisa terselenggaranya operasi pasar khusus warga Baru Ilir berkat koordinasi, baik bersama Kelurahan, LPM dengan pihak Pertamina.
Dikatakan Taufik, operasi pasar hari ini merupakan tahun kedua dilakukan dirinya, dimana ditahun sebelumnya aksi serupa pernah dilakukan untuk mengurangi keresahan warga akan sulitnya mendapatkan tabung melon (sebutan LPG 3 Kg) dengan menyiapkan kurang lebih 400 tabung.
“Insya Allah..hari ini kita siapkan 400 tabung yang terbagi dalam 2 kali pengiriman. Dan rencananya Senin dan Selasa akan kembali kami gelar aksi serupa untuk warga Baru Ilir,” terangnya.
“Untuk harga kita berikan disini 19 ribu per tabung,” sambungnya.
Ditegaskan Taufik, operasi pasar yang digelar hanya diberikan bagi kalangan “Rumah Tangga” saja, sementara untuk pedagang seperti penjual Gorengan, Ayam Geprek dan sebagainya tidak akan diberikan.
Selain itu, gas melon yang disediakan juga diperuntukan khusus warga Baru Ilir, oleh karena itu dirinya meminta warga yang ikut mengantri agar menunjukan KTP dan Kartu Keluarga asli, sehingga distribusinya bisa tepat sasaran untuk warga Baru Ilir.
“Kita tegaskan operasi pasar ini khusus warga Baru Ilir dan Rumah Tangga. Jadi untuk pedagang tidak diperbolehkan, sebab itu kita minta data seperti KK dan KTP untuk dicocokkan,” pungkasnya.(*)
